Kalau begini lemah penegakan hukum!!!

  • Whatsapp

INDRAMAYU, RadarBangsa.co.id – Dewan Pimpinan Distrik Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI Kabupaten Indramayu soalkan pengaduan dugaan penyelewengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). oleh Polres Indramayu yang di limpahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Ketua Team 7 DPD LSM GMBI Kabupaten Indramayu, Casmadi. Pada Sabtu (10/4/2021) mengatakan, Kami beberapa bulan yang lalu, telah melakukan penelitian Bantuan Pangan Non Tunai di desa Gabuskulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

‘’Kalau menurut hasil Penelitian Team 7 LSM GMBI Kabupaten Indramayu, menduga ada Penyelewengan dalam Bantuan Pangan Non Tunai di Desa tersebut.

Dia, menjelaskan, dari Dugaan Penyelewengan tersebut, telah Kami buat Pengaduan di Polres Indramayu. jelasnya

Lebih Lanjut, Casmadi. Mengungkapkan. Kami sangat Menyayangkan, Langkah yang diambil oleh Polres Indramayu, Bahwa Pengaduan Dugaan Penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai, di limpahkan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Cq Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Oleh Polres Indramayu.ungkapnya.

Bagaimana dengan MoU POLRI dengan KEMENSOS soal Bansos. yang katanya harus mendapat perhatian agar bisa mencapai 6 T, yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tetap harga, tetap kualitas, dan tepat administrasi,”

Sementara.temuan atau hasil dari Penelitian Team 7 LSM GMBI Kabupaten Indramayu, dalam Bantuan Pangan Non Tunai diantaranya Tidak Tepat Jumlah dan Tidak Tetap Harga, itu Sudah Jelas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dia. Menambahkan.Kami Berharap Kepada Bapak KAPOLRI agar Mengintruksikan Ke Kapolda Dan Kapolres supaya Menindak Tegas Pelaku yang Menyelewengkan Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kalau ada Pengaduan Penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai tolong di Proses oleh Kepolisian jangan DiLimpahkan Ke Dinas Sosial karena Penegakan Hukum akan Lemah, Itu demi untuk mensukseskan Program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi.

(Jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *