SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Dalam rangka mengawal keberhasilan Program Analog Switch Off (ASO) 2022 di Jawa Timur, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur dan Dinas Kominfo Jawa Timur (Diskominfo Jatim) menginisiasi adanya forum koordinasi para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan ASO. Pihak-pihak tersebut di antaranya, Balai Monitoring (Balmon), penyelenggara Mux dan PT Pos.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kominfo (Kadis Kominfo) Jawa Timur, Hudiyono di sela-sela koordinasi yang dilakukan di kantor KPID Jawa Timur. Rabu, (27/4/2022).
“Digitalisasi televisi atau dikenal dengan ASO merupakan program pemerintah yang harus didukung semua pihak, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya ASO Tahap Pertama, 30 April mendatang. Nah dalam rangka itu, perlu adanya koordinasi pihak terkait, agar proses berjalan dengan baik,” ucap Hudiyono.
Senada dengan Kadis Kominfo, Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua menyatakan, “Sebagaimana dikatakan Pak Hudiono selaku Kadis Kominfo, sebagai perwakilan masyarakat, KPID Jawa Timur dan Kominfo Jatim sebagai kepanjangan tangan Pemprov memililki tanggung jawab untuk mengawal program ASO agar sukses, karena ini berkaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat di bidang penyiaran.
“Dalam praktiknya, program yang bagus ini memiliki banyak kendala terutama ASO Tahap Pertama. Ketika menemukan ini, kami sepakat untuk tidak saling menyalahkan tapi akan bekerja sama untuk mendukung program yang positif ini,” jelasnya.
Dalam pengamatan redaksi, dalam dua pertemuan yang digelar baik di kantor Balai Monitoring Kelas I Surabaya dan juga Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur maupun yang ketiga di kantor KPID Jawa Timur. Selain KPID Jatim, Diskominfo Jatim, Balmon acara dihadiri oleh perwakilan 6 penyelenggara Multipleksing di Jawa Timur. Diantaranya, TVRI, SCTV, ANTV, Metro TV, Trans TV, Global TV.
Permasalahan dan Sinergi Solusi
Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ASO khususnya Tahap Pertama 30 April mendatang, Korbid PS2P KPID Jawa Timur menyatakan setidaknya ada 10 permasalahan yang diinventarisasi oleh KPID Jawa Timur. Permasalahan tersebut terkait dengan tehnis, sosialiasasi dan kondisi lapangan.
Secara rinci mengenai hal ini, Afif Amrullah menyatakan, “Ada 10 potensi masalah yang kita sebut dengan titik rawan dalam pelaksanaan ASO khususnya tahap pertama. Kesepuluh hal tersebut diantaranya : kebingungan Ketika analog benar-benar dimatikan dan mereka tidak tahu karena tidak mendapat info, masyarakat sudah beli TV digital atau STB tapi ternyata siaran belum on secara maksimal, TV analog belum benar-benar off pada saat sudah ASO dan kesulitan pembelian STB di daerah tertentu.
“Selanjutnya juga belum terbaginya STB gratis secara keseluruhan, terbatasnya anggaran TV lokal untuk membayar sewa mux, kemungkinan interferensi gelombang, area blank spot, proses perijinan beberapa lembaga penyelenggara mux dan sarana penerima pengaduan masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan potensi masalah yang dimaksud, beberapa pihak terkait menyampaikan beberapa solusinya. Kepala Balai Monitoring Kelas I Surabaya, Supriadi menyatakan, “Kami Balai Monitoring akan terus melakukan monitoring terkait dengan kesiapan dan kondisi lapangan yang terjadi. Awal Mei mendatang kami akan lakukan evaluasi paska pelaksanaan ASO Tahap Pertama.
“Kami lebih berfokus pada frekuensi dan kesiapan multiplekser maupun lembaga penyiaran yang menyelenggarakan siaran digital di Jatim khususnya saat ini di tahap pertama. Intinya terkait hal tehnis kami akan jaga agar terlaksana dengan baik. Terimakasih untuk forum koordinasi yang baik ini,” bebernya.
Sementara itu, terkait Langkah sosialisasi dan kendala pembagian STB untuk warga kurang mampu, Kadis Kominfo Jawa Timur dalam beberapa kesempatan menyampaikan, secara mendasar ada tiga hal yang sudah dan siap dioptimalkan oleh Kominfo.
Yang pertama adalah sosialisasi secara massif melalui media dan elemen yang ada di Kominfo baik yang dilakukan oleh keluarga besar Kominfo, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK.
Kedua, membuka ruang pengaduan masyarakat terintegrasi melalui call center yang dimiliki oleh Kominfo baik Jatim maupun Kabupaten/Kota dan yang Ketiga membantu kelancaran distribusi STB yang dilakukan oleh penyelengara multipleksing.
Sementara itu KPID Jawa Timur, ketika dikonfirmasi tentang peran yang akan dilakukan, Yosua menyatakan, “Sesuai peran dan posisi kami sebagai perwakilan masyarakat dan bagian dari regulator penyiaran, kami akan pastikan dan turut mengambil bagian terkait dengan setiap upaya menjaga hak masyarakat dalam mendapatkan siaran digital sebagaimana diamanatkan regulasi yang ada.
“Selain itu, kami akan terus memantau kualitas program siaran agar sesuai P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), dan tentu saja juga melakukan literasi baik kepada insan penyiaran maupun lembaga penyiaran agar taat regulasi penyiaran,” tutup Yosua.
