MAGELANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan retreat kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang sejak 21 Februari 2025 memberikan banyak materi berbobot. Salah satunya, materi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang langsung ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah untuk diterapkan di Pemprov Jawa Timur.
“Materi yang kami dapatkan kemarin sangat penting dan bermanfaat, khususnya dari Ibu Sri Mulyani yang membahas innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai hal lainnya yang sangat kami tunggu sebagai peserta,” kata Gubernur Khofifah, Senin (24/2/2025).
Khofifah menjelaskan bahwa dalam pemaparannya, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Sri Mulyani, ada berbagai alternatif pendanaan yang dapat dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Pemerintah daerah, kata Menkeu, juga perlu memaksimalkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Beliau menekankan bahwa kita tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga harus menggali sumber pendanaan alternatif, salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan memaksimalkan potensi pendapatan dari BUMD,” lanjut Khofifah.
Sebagai respons terhadap materi yang diberikan oleh Sri Mulyani, Gubernur Khofifah langsung memberikan arahan kepada jajaran Pemprov Jawa Timur. Ia meminta Wakil Gubernur (Wagub) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh perangkat daerah di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi terkait kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran (SE) Menkeu No. 900/833/SJ.
“Usai mendapatkan materi tersebut, saya segera meminta Pak Wagub untuk berdiskusi dengan Sekda dan jajaran terkait strategi ini. Alhamdulillah, mereka langsung memberikan respons cepat. Kami bahkan terus melakukan diskusi melalui grup WhatsApp hingga dini hari,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus mengoptimalkan berbagai langkah, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.
“Selain itu, kita juga harus memperbaiki belanja agar lebih efektif dan efisien, serta memanfaatkan konsep innovative financing yang ditekankan oleh Ibu Menteri Keuangan,” ungkapnya.
Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, telah berupaya untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi dari berbagai sektor. Hal ini penting untuk menambal kekurangan anggaran dari pusat akibat kebijakan efisiensi yang berlaku. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari sektor swasta, BUMN, dan BUMD, serta menerapkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Upaya innovative financing juga telah kami terapkan dalam beberapa proyek penting, seperti Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan bantuan permodalan usaha mikro bekerja sama dengan BAZNAS. Selain itu, kami juga melibatkan dunia usaha dan BUMN/BUMD dalam program CSR untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga telah mengimplementasikan model KPBU dalam pembangunan penerangan jalan raya di Kabupaten Madiun, dan rencananya akan terus mengoptimalkan pola ini untuk proyek-proyek lain ke depannya.
Khofifah menegaskan bahwa meskipun dilakukan efisiensi anggaran, sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tidak akan terganggu. Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang tetap akan berjalan lancar.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Kami akan tetap berfokus pada pelayanan yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengapresiasi berbagai materi yang diberikan oleh para narasumber selama retreat kepala daerah. Ia merasa materi yang disampaikan sangat bermanfaat dalam penyiapan program dan kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat.
“Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Pak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dalam retreat ini. InsyaAllah, materi ini akan segera kami tindaklanjuti untuk kemajuan Jawa Timur,” pungkas Gubernur Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
