Kejaksaan Negeri Kota Kediri Menetapan Dua Tersangka Korupsi Bansos

Kajari Kota Kediri didampingi Kasi Intel dan Pasi Pidum saat konferensi pers penetapan tersangka korupsi BPNT (IST)

KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Korupsi bantuan pangan non tunai (BPNT) anggaran tahun 2020 hingga 2021, Kejaksaan Negeri Kota Kediri menetapkan dua tersangka. pada Rabu (19/1/2022) sore.

Dua orang tersebut adalah mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Triyono Kutut Purwanto dan Pendamping BPNT Kota Kediri, Sri Roro Dewi Sawitri.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sofyan Selle, menyebutkan kedua tersangka diduga terbukti meminta biaya kepada pihak supplier atau pihak ketiga melalui bahan pokok pada program BPNT di Kota Kediri.

Biaya tersebut meliputi komoditas beras, dengan rincian Rp200 per kilo kepada kepala dinas dan pendamping sebesar Rp100 per kilo.

Untuk telur, kepala dinas mendapat fee Rp1000 per kilo dan pendamping Rp500 per kilo. Sementara untuk komoditas kacang, kepala dinas mendapat uang Rp. 1000 per kilo dan pendamping Rp. 500 per kilo

“Permintaan uang tersebut berlangsung sejak periode bulan Juni 2020 sampai dengan September 2021 dengan total jumlah yang telah diterima kurang lebih mencapai sekitar Rp1,4 miliar,” jelasnya kepada awak media, Rabu (19/1/2022).

Saat proses penyelidikan, lanjut Sofyan, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp392 juta, tiga buah ponsel, kuitansi, nota dan dokumen.

“Handphone itu berisi percakapan WhatsApp dari supplier, pendamping, dan kepala dinas. Ini baru sementara uang yang kita amankan, baru sementara, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi,” tambahnya.

Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka dikenakan Pasal 37 ayat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (1) huruf D Permensos No 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BNPT dilarang menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang.

Selain itu kedua tersangka, juga melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 atau Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Sofyan menambahkan, saat ini keduanya mulai menjalani tahanan selama 20 hari ke depan, di Mapolres Kediri Kota. Terhitung sejak penetapan yakni tanggal 19 Januari hingga Februari 2022.

Namun karena hasil rapid tes menunjukkan hasil positif Covid-19, Kejaksaan Negeri Kota Kediri menunda penahanan, hingga menanti hasil negatif untuk menentukan tahanan rutan atau tahanan rumah.

“Kalau pemeriksaan PCR besok pagi selesai. Karena kita usahakan 6 jam. Tapi kalau tes sekali lagi negatif ya berarti langsung di tahan,” katanya.

Sebagai tambahan informasi, masyarakat Kota Kediri pada Tahun 2020 dan 2021 mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos RI.

Penerima BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp. 200.000 per bulan, dengan cara di transfer ke rekening masing-masing KPM, yang di Kota Kediri dikelola oleh Bank Mandiri.

Bantuan tersebut dibelanjakan di E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) yang telah ditunjuk dengan menggunakan kartu debit khusus (E-Wallet) yang telah di distribusikan sebelumnya kepada masing-masing KPM.

Jumlah anggaran BPNT Kemensos RI yang telah disalurkan kepada masyarakat di Kota Kediri periode Juni 2020 hingga September 2021 lebih kurang sebesar Rp 76 miliar, dengan jumlah KPM kurang lebih 20.000 KPM setiap bulan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.