Kejari Lamongan Diduga Main Mata, Dugaan Kasus Korupsi Desa Gembong Belum ada Kepastian Hukum

  • Whatsapp
Rohman pelapor

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Rohman (53) pelapor dugaan penyelewengan keuangan dalam program plesterisasi dan dana bumdes Desa Gembong Tahun 2018, mendatangi Kejaksaan Negeri Lamongan, Selasa (26/10).

Kedatangannya ke kantor korps adhyaksa di jalan Veteran no 04 tersebut bermaksud menanyakan perkembangan perihal pelaporan yang dilayangkan ke kejaksaan Lamongan pada tanggal (24/06/2021) lalu.

Bacaan Lainnya

Ia mengungkapkan, kurang lebih lima bulan saya melaporkan dugaan kasus penyelewengan ini. Namun hingga detik kini pihak kejaksaan Lamongan belum memberikan kepastian hukum atas perkara desa Gembong.

“Tadi pak kasi pidsus bilang, yang ada di SPJ itu ada, tapi tidak menerima alasan yang menerima itu nggak ada di SPJ. Saya bantah, bahwa yang dikasihkan inspektorat kemarin itu lain anggaran bukan anggaran di DD berkasnya,” ungkap Rohman saat ditemui di balai desa Randubener, Selasa (26/10).

Menurut dia, setiap kali pihaknya mencoba menanyakan ke kejaksaan Lamongan terkait perkara desa Gembong Kecamatan Babat, yang disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Lamongan, selalu saja masih puldata dan pubaket.

“Setiap kami datang bilangnya gitu terus. Jadi kapan ada harapan untuk perkara itu ada kepastian hukum. Kalau memang Lapdu tersebut tidak bisa dibuktikan, kekurangannya itu apa,” bebernya.

Ia menuturkan, kalau menunggu perkembangan terus dimungkinkan tidak ada selesai-selesainya berkaitan dengan perkara hukum tersebut.

“Yang bersangkutan diantaranya tim pelaksana desa Gembong dan penerima program plesterisasi semuanya juga sudah dipanggil. Lah kapan ada penetapan tersangkanya,” tutur Rohman.

Dia berharap, laporan adanya dugaan penyelewengan keuangan desa Gembong pada program plesterisasi dan dana bumdes pada tahun 2018 ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kalau memang tidak ada kejelasan serta kepastian dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini, maka saya akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke kejaksaan tinggi dan komisi kejaksaan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *