JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Dewan Pers dan UNESCO menggelar sebuah acara dialog yang bertujuan untuk membahas mekanisme respons dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap wartawan dalam konteks pelaksanaan pemilu. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai lembaga terkait, termasuk 3 Matra TNI (TNI AD, AL, AU), Polri, konstituen Dewan Pers, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya di hotel berbintang JL. Hayam Wuruk, Jakarta Barat (18-12-2023), Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyoroti perlunya ketegasan dalam menanggapi kekerasan yang dialami wartawan selama periode pemilu. “Kami sebagai Dewan Pers ingin menegaskan pentingnya respons yang tegas terhadap kekerasan yang menimpa wartawan selama proses pemilu ini,” ungkap Ninik.
Ninik juga menegaskan bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak dapat disamakan dengan berita yang sah. “Bagi kami, sebuah berita harus memiliki keterkaitan dengan penanggung jawabnya dari media yang bersangkutan,” tambahnya.
Selama acara tersebut, Ninik menekankan pentingnya terjalinnya komunikasi terbuka antar pihak terkait. “Tidak ada alasan untuk merasa tersinggung atau terbebani saat ditanya mengenai asal media. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi media-media yang dapat dipercaya dan membedakan dengan yang tidak,” tegas Ninik.
Acara dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi serta kerjasama antar lembaga terkait untuk melindungi dan memastikan keamanan bagi para wartawan selama periode pemilu.
