Ketua Umum LSM SITI JENAR Mempertanyakan Buruknya Mekanisme pencairan Dana Desa di Situbondo

SITUBONDO, RadarBangsa.co id – Terkait Belum dicairkannya DD – DD tahap ketiga di 132 desa di kabupten situbondo Ketua umum Lsm Siti jenar angkat bicara dan bertanya bagaimana hal ini terjadi mengingat ini sudah memasuki Akhir bulan desember,”Sabtu (14-12-2019)

Kenapa DD tahap ke 3 belum cair dari 132 desa?
Mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun, (16 hari lagi), sedangkan pengajuan dari desa sudah masuk ke DPMD sekitar sebulan yg lalu, yg menjadi persoalan saat ini Tanya Eko.

Bacaan Lainnya

1. Bisakan penyerapan dana desa tahap ke 3 terserap secara keseluruhan yg hanya tinggal 16 hari kedepan.
2. Apakah ada kebijakan dr kabupaten berkaitan dg pelaksanaan yg belum selesai pada tahun anggaran berjalan (2019),
3. Jikapun harus disilpakan, bisa menyerap anggaran (2019) setelah APBDes 2020 sudah di tetapkan dan sampek saat ini desa desa masih belum menetapkan APBDES 2020 (paling akhir 31 Desember 2019), alasan desa karena sejauh ini belum ada perbup terkait penyusunan APBDes 2020.

Dan bahkan di Desa Mangaran Kec mangaran ADD dan DD tahap Kedua Belum cair apalagi tahap ketiga. Dan 3 desa yg belom dicairkan DD nya yaitu Untuk DD tahap kedua yg tidak cair selain mangaran ada 3 Desa. Campoan, Tribungan, Mlandingan kulon, kecamatan mlandingan. Ujar Eko febrianto

Saya kira Ini sangatlah aneh .Jadi apapun alasannya PEMKAB ini Sudah Melakukan kekeliruan apapun alasannya mengingat Regulasi sudah jelas lah wong kabupaten lain saya kira bulan 10 sudah pada cair ini. Pada dikemanakan nih duit milyaran ini

Apa mungkin Pemkab Situbondo tidak melakukan mekanisme atau 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu pada tahap pertama, kabupaten/kota menyampaikan Perda APBD kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yang mana pada tahap kedua menyampaikan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) Tentang Tata Cara Penglokasikan dan Rincian Dana Desa yang diupload ke sistim OM SPAN (Online Monitoring SPAN) Kemenkeu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Yang mana di tahap kedua juga diperlukan realisasi penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya dan laporan penyerapan dan capaian output. Dan yang Ketiga, laporan realisasi capaian dan output di tahap kedua minimum 75% dan capaian outputnya minimal 50%. Saya kira Pemkab dalam hal dinas terkait harus terbuka untuk hal ini. Tutup Eko. (HD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *