MALANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui sinergi bersama Kementerian Sosial RI dan pilar-pilar sosial. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5/2025).
Menurut Khofifah, upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda nasional yang menjadi target bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Di Jawa Timur, program ini dikawal melalui misi “Jatim Sejahtera” yang merupakan bagian dari Nawa Bhakti Satya. Misi tersebut selaras dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins 5.
“Ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen bersinergi menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, serta kemiskinan secara umum di bawah lima persen pada 2029. Salah satu langkah yang kami ambil adalah mengharmonisasikan kerja bersama pilar-pilar sosial agar tujuan ini dapat tercapai,” ujar Khofifah.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan para pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak di lapangan. Tanpa penguatan terhadap mereka, kata Khofifah, target pengentasan kemiskinan akan sulit dicapai.
“Tidak mungkin tujuan ini tercapai kalau pilar-pilar sosial tidak kita perhatikan. Mereka inilah yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapisan terbawah. Maka seperti yang disampaikan Gus Ipul, kita harus membuat pilar sosial tersenyum dulu agar mereka bisa membuat masyarakat tersenyum,” tambahnya.
Khofifah memaparkan, pilar-pilar sosial di Jawa Timur terdiri dari 5.262 SDM Program Keluarga Harapan (PKH), 666 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta 1.820 Taruna Siaga Bencana (Tagana). Pemprov Jatim telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tagana dan TKSK melalui dukungan APBD.
Dukungan lainnya diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas, revitalisasi keanggotaan, pemenuhan sarana operasional, serta pemberian perlindungan kesejahteraan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sertifikasi dan penghargaan juga diberikan kepada ribuan anggota Tagana, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH, Pelopor Perdamaian, dan PSM.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran antara lain Rp3,96 miliar untuk tali asih TKSK, Rp5,73 miliar untuk tali asih Tagana, Rp720 juta untuk honor pendamping pasung, dan Rp12,1 miliar untuk bantuan transport PKH Plus. Adapun BPJS TKSK dan Tagana masing-masing mendapat alokasi Rp43,15 juta dan Rp383,04 juta untuk satu tahun.
Salah satu program unggulan yang turut diperkuat adalah PKH Plus, yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu dengan anggota lanjut usia berusia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, jumlah penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang.
“Pelaksanaan PKH di Jawa Timur dimulai sejak 2007 dan hingga kini sudah menjangkau sekitar 1,6 juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di 38 kabupaten dan kota. Mereka didampingi oleh SDM pelaksana PKH yang aktif di lapangan,” terang Khofifah.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga tengah mempersiapkan Sekolah Rakyat, yang akan menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan fasilitas yang memadai.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan. Maka Sekolah Rakyat ini kami rancang agar anak-anak dari keluarga miskin bisa memiliki masa depan cerah dan mengangkat derajat keluarganya,” pungkasnya.
Di penghujung acara, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat” untuk membangkitkan semangat para pilar sosial. Ia juga mengajak hadirin bersholawat sebagai bentuk penguatan spiritual yang melengkapi pengabdian sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa saat ini pemerintah mulai menggunakan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan akurasi sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
“Sekarang tidak ada lagi DTKS. Semua sudah beralih ke DTSEN. Data ini digunakan agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran. Prinsip kami sekarang: Bansos sementara, berdaya selamanya,” jelasnya.
Gus Ipul menyebutkan, pada tahun 2025, anggaran untuk sektor sosial mencapai Rp504,7 triliun yang mencakup berbagai bentuk bantuan seperti PKH, sembako, PIP, subsidi gas 3 kg, BBM, listrik, serta berbagai bansos lainnya. Jika penyaluran tepat sasaran, pemerintah berpotensi menghemat Rp101 hingga Rp127 triliun.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penerimaan Sekolah Rakyat. Hanya mereka yang benar-benar berasal dari kelompok Desil 1 dan 2 yakni penduduk di bawah garis kemiskinan yang dapat menjadi siswa.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh main-main dengan data. Sekolah Rakyat ini harus murni untuk orang-orang yang berhak. Ini adalah bentuk keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan,” tegas Gus Ipul.
Sebagai bentuk simbolis kepedulian, Gubernur Khofifah dan Mensos Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan sepatu kepada 10 calon peserta Sekolah Rakyat. Khofifah bahkan memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi, Asila Putri Salsabila, sementara Gus Ipul memakaikan sepatu kepada Ganda Rizki Raditya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
