SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur yang digelar di Grand City Convex Surabaya, Selasa (4/11). Rakor ini menjadi titik temu strategis bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan institusi hukum untuk memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas sosial politik di provinsi dengan populasi 42,08 juta jiwa.
Khofifah menjelaskan bahwa Rakor ini bukan sekadar forum rutin, melainkan momentum untuk menggaungkan semangat budaya lokal “Rembug–Nyekrup” yang berarti gotong royong, saling mendengar, dan bekerja sama lintas instansi. Semangat tersebut, kata dia, menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan kelancaran pembangunan di Jawa Timur.
“Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, tetapi ruang strategis untuk memperkuat semangat Rembug–Nyekrup antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan, keamanan, serta stabilitas daerah. Karena tanpa keamanan dan kerukunan, tidak akan ada investasi dan kesejahteraan,” ujarnya.
Gubernur Khofifah memberikan apresiasi atas kehadiran lengkap seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimcam mulai dari Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, hingga para bupati, wali kota, dan camat.
“Semua yang hadir hari ini, insyaallah bersama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan intensif. Inilah semangat Rembug–Nyekrup, di mana kita menyatukan langkah dari tingkat provinsi sampai kecamatan,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan, kondisi demografi dan ekonomi Jawa Timur menjadi dasar penting menjaga stabilitas sosial dan politik. Jawa Timur menyumbang 14,44 persen terhadap PDB nasional dan 25,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. “Capaian ini tidak lepas dari terjaganya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di seluruh daerah. Ketika kondusifitas terjaga, maka produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tumbuh,” ungkap Khofifah.
Dalam Rakor itu, Khofifah juga menyoroti penguatan program Restorative Justice sebagai solusi jangka panjang penyelesaian konflik hukum secara humanis.
“Apa yang di-underline oleh Pak Kajati, rumah Restorative Justice itu tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga solusi jangka panjang. Bupati dan wali kota sudah MoU dengan seluruh Kajari se-Jawa Timur, dan ini harus terus dikawal,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai ancaman narkoba yang kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
“Kita tidak boleh underestimate terhadap persoalan narkoba, baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Rehabilitasi juga harus kita perkuat, termasuk menambah jumlah IPWL agar penanganan korban penyalahguna bisa lebih cepat dan manusiawi,” tegasnya.
Gubernur Khofifah turut menyampaikan capaian program nasional yang dijalankan di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 44.735 petugas dan lebih dari 3,5 juta penerima manfaat. “Program MBG ini strategis untuk penguatan gizi anak sekolah dan ibu hamil, tapi tetap harus kita kawal bersama dari aspek kebersihan, distribusi, dan pengawasan lapangan,” katanya.
Selain MBG, Khofifah juga menyinggung program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari total 8.494 unit, sebanyak 395 sudah beroperasi aktif. Untuk mempercepat gerak koperasi tersebut, Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/330/013/2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur.
“Pesan dari Bapak Pangdam sangat penting. Beliau menekankan agar seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimcam ikut mengawal program-program strategis nasional di daerah. Ini termasuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui sinergi PAJALE, padi oleh TNI AD, jagung oleh Polri, dan kedelai oleh TNI AL. Semua harus nyekrup dengan potensi daerah dan didampingi kepala daerah,” ujarnya.
Langkah konkret telah dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat stabilitas dan keamanan daerah. Pertama, penegakan regulasi dan kelembagaan melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 yang memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kedua, pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/408/013/2025 sebagai langkah tegas namun tetap humanis. Ketiga, penguatan jaring sosial dan daya beli masyarakat melalui pasar murah, bantuan sosial, dan Lomba Siskamling Terpadu Merah Putih “Jogo Jawa Timur” yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.
“Kekuatan Jawa Timur adalah solidaritas sosial dan nilai gotong royong. Melalui semangat Rembug–Nyekrup, kita bisa menjaga keamanan sekaligus memperkuat harmoni sosial,” tegas Khofifah.
Khofifah mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat penanganan konflik sosial, memastikan keamanan fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta mengawal program strategis daerah agar tepat sasaran.
“Mari kita jaga bersama Jawa Timur yang guyub-rukun, aman, dan tertib. Dengan semangat gotong royong Rembug–Nyekrup serta soliditas Forkopimda dan Forkopimcam, kita teguhkan komitmen menjaga stabilitas dan kerukunan sebagai fondasi Jawa Timur yang tangguh, harmonis, dan sejahtera,” ajaknya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus yang turut hadir dalam Rakor tersebut menegaskan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Menurutnya, Forkopimda tidak hanya bertugas pada aspek keamanan, tetapi juga menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional di daerah.
“Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan astacita dan program strategis nasional pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan, tugas tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. Karena itu, Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.
“Forkopimda harus memastikan bahwa kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemantauan, evaluasi program prioritas, dan memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” ujarnya.
Wiyagus menambahkan, Forkopimda juga berperan dalam pemberdayaan lembaga lokal seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah. “Program strategis nasional memiliki komponen lokal. Forkopimda harus ikut mendorong penguatan desa agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah,” tegasnya.
Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, termasuk mengelola dinamika aspirasi masyarakat agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban. Wiyagus mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien tanpa pemborosan dan kebocoran.
“Pemerintahan daerah harus berjalan efektif. Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan di daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan berbagai penghargaan antara lain Kepala Daerah Terbaik Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jatim Tahun 2025, Pelaksana Terbaik Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur Tahun 2025, dan Pembina Terbaik Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jatim Tahun 2025.
Selain itu, Khofifah juga memberikan kompensasi kepada petugas jaga di Grahadi yang menjadi korban kerusuhan sosial. Enam korban dengan kerugian motor 150 cc ke atas menerima bantuan Rp20 juta, lima korban dengan kerugian motor 110–125 cc mendapat Rp15 juta, dan dua korban dengan kerugian motor 100 cc menerima Rp20 juta.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
