BONDOWOSO, RadarBangsa.co.id – Dalam beberapa minggu terakhir ini ramai dibicarakan mengenai iuran BPJS perangkat desa yang ditunggak oleh Pemkab Bondowoso. Salah seorang perangkat desa mengeluhkan tunggakan iuran BPJS tersebut hingga harus menanggung seluruhnya biaya saat dirinya berobat di rumah sakit.
Usai rapat dengan Kepala DPMD Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Krisna mengatakan, Pihaknya mengakui ada kelalaian dalam perencanaan penganggaran iuran BPJS untuk perangkat desa. “Memang kami akui kelalaian tersebut karena rumitnya usai peralihan regulasi, “ujarnya.
Mekanismenya, menurut Ady Krisna, di Pemerintah Daerah dari SIMDA ke SIPD. Sehingga, menyulitkan Pemda untuk memberikan BPJS kesehatan sejak awal tahun. “Ini adalah sebuah kelalaian kita dari sisi perencanaan, penganggaran. Yang kedua karena ada perubahan mekanisme yang kita perlu menyesuaikan itu secara cepat. Sementara tahun-tahun ini, SIPD memakan energi sangat besar, “jelasnya.
Ady Krisna juga mengatakan, sebelumnya bahkan dirinya sudah melakukan komunikasi secara informal mengenai kejelasan iuran BPJS untuk perangkat desa. “Bahkan Kepala DPMD sudah menyampaikan bahwa ia sudah bergerilya untuk mencari solusi, “terangnya.
Dikatakannya, Kedepan akan fokus mencari solusi sebagai bahan agar perangkat desa tidak khawatir lagi dengan kejelasan iuran BPJS tersebut. “Bersama DPMD dan BPJS Kesehatan sudah berkordinasi secara formal untuk memecahkan persoalan ini, kalau masih bisa dihadapi dengan senyum kenapa harus marah – marah, “tegasnya dengan bahasa simbolnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Bondowoso, Haeriah Yuliati, usai rapat bersama Komisi IV dan BPJS Kesehatan, menerangkan, tunggakan ini untuk perangkat desa yang ada di 190 desa. Karena, dari total 209 desa yang ada, 19 di antaranya telah melakukan penggantian pembayaran. “Sebelumnya sudah kami sampaikan akan adanya keterlambatan ini, “paparnya.
Lanjut Haeriah, Pihaknya menghimbau paling tidak bisa preminya terlebih dahulu dibayarkan oleh pemerintah desa. “Itu bagian dari solusi berupa himbauan, tergantung desa melaksanakan atau tidak, “katanya.
Haeriah juga menyampaikan, Terkait adanya perangkat desa yang sakit namun kartunya tak bisa digunakan. Pihaknya tengah mencari solusi agar nanti pembiayaan yang dikeluarkan dari kantong pribadi diganti oleh pemerintah. “Total alokasi untuk iuran kesehatan sekitar Rp 3 M. 91 juta sekian, “pungkasnya.
(yus)
