SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (23/02) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Adhy menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jatim untuk selalu mendukung dan berkolaborasi dengan BPKP dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan. “Kami siap memberikan dukungan penuh, baik dalam hal data maupun informasi terkait pemeriksaan BPK maupun BPKP. Apapun yang diperlukan, akan kami support, dan kami siap melakukan perbaikan apabila diperlukan,” ujar Pj. Gubernur Adhy.
“Komitmen ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan di Jawa Timur,”imbuhnya.
Dalam konteks penggunaan dan penghematan anggaran, Adhy menyampaikan dua poin penting. Pertama, ia menekankan pentingnya memprioritaskan percepatan realisasi program. Menurutnya, terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk koordinasi, sehingga perlu adanya perencanaan program yang matang.
“Kami ingin mengubah paradigma di mana anggaran lebih banyak digunakan untuk koordinasi. Oleh karena itu, kita perlu fokus pada perencanaan program yang matang, memastikan prioritas program dan perannya jelas. Setelah itu, baru kita susun kerangka lembaga dan terakhir kerangka anggaran,” ungkap Adhy.
Contoh konkret yang disampaikan oleh Pj. Gubernur adalah program penanggulangan stunting. Dengan sinergi lembaga yang baik, anggaran program tersebut dapat dimaksimalkan.
“Dengan kerangka lembaga yang jelas, kita bisa menentukan dinas-dinas yang memiliki peran dalam program tersebut, sehingga aliran anggarannya dapat diarahkan secara efektif,” tambahnya.
Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.
“Setiap kementerian itu punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Adhy yang telah mensupport BPKP dalam hal pengawasan keuangan.
“Terimakasih kepada Pak PJ Gubernur yang sudah mendukung kami selama ini. Dalam penyusunan pelaporan hasil pengawasan 2023 ini kami dibantu oleh inspektorat dan Bappeda Jatim,” katanya.
Atas kolaborasi tersebut, pelaporan hasil pengawasan tahun 2023 diberi judul Nyawiji migunani yang artinya bersatu dan berguna.
“Kami ingin agar supaya dalam setiap melakukan pengawasan, semua pihak terlibat dan bersatu. Yang pada akhirnya hasil pengawasan ini berguna bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya.
