Komnas Perlindungan Anak : ABDULLAH RITONGA (60) RESIDIVIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK TERANCAM KEBIRI

0
41
Ket Gambar : Abdullah Ritonga (60) warga Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, residivis kejahatan seksual terhadap anak.

Jakarta,radarbangsa.co.id – Komnas Ana 14/05/19 : Arist Merdeka Sirait Ketua Umum KOMNAS Perlindungan Anak berpendapat bahwa Abdullah Ritonga Residivis Kejahatan Seksual terhadap anak warga Desa Gapuk Tua, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan , sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 76E UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak patut dan layak selain dikenakan sanksi hukum degan hukuman seumur hidup, Abdullah Ritonga dapat dikenakan dengan tambahan hukuman “KASTRASI” yakni KEBIRI melalui cara suntik kimia dan pemasang cip ditubuh pelaku.

Atas kejadian inilah, kesempatan bagi penegak hukum menerapkan sanksi hukum tambahaan yakni kebiri melalui suntik kimia.

Oleh sebab itu, Komnas Perlindugan Anak mengapreasi Polres Tapanuli Selatan yang mengenakan ketentuan UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu No.01 Tahun 2016 kepada pelaku. Dengan demikian Abdullah Ritonga dapat diancam hukuman minimal 10 tahun pidana penjara dan maksimal 20 tahun bahkan Abdullah Ritonga dapat diancam dengan hukuman pidana penjara seumur hidup, demikian ditambahkan Arist.

Menurut penjelasan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Alexander Pliang, Abdullah Ritonga ditahun 2010 merupakan residivis kejahatan seksual terhadap putri kandungnya hingga melahirkan.

Atas perbuatan bejatnya itu, pelaku dikenai hukuman penjara 7 tahun di Lapas Salambue Padang Sidimpuan dan din LapasTanjung Gusta Medan kemudian bebas tahun 2016.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan dan demi keadilan hukum bagi korban jika Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberikan tugas memberikan pembelaan dan perlindungan Anak di Indonesia, mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan tutuntan dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016, junto padal 82 ayat (1),(2) dan (3) UU RO Nomorb35 Tahum 2014 tentang perubahan atas UU RI.No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat tindakan pelaku dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak yang berbeda, dan tindakannya sudah dalam kategori “residivis” maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara kejahatan seksual ini untuk tidak memberikan sanksi hukuman tambahan berupa Kebiri melalui suntik zat kimia.

Atas perkara kejahatan seksual yang dilakukan Abdullah Ritonga inilah, kesempatan bagi hakim untuk menetapkan putusannya berupa sanksi tambahan kebiri dan pemasangan cip ditubuh pelaku serta kesempatan hakim untuk menerapkan UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam menangani dan memutus perkara kejahatan luar biasa.

Berdadarkan hasil lnvestigasi Tim Relawan LPA Tapsel dan keterangan Reskrimum Mapolsek Batangtoruan diperroleh informasi bahwa kasus ini terungkap berawal pada Jumat 10/05/19 sekitar pukul 22.30 malam, pelaku berhasil menarik paksa korban sebut saja Mawar (9) bukan nama sebenarnya kedalam kamar pelaku.

Didalam kamar itulah perbuatan bejat pelaku memaksa korban membuka celana dalamnya, lalu pelaku menjilati kemaluan korban dan selanjutnya membuka celana dalamnya, beruntung disaat pelaku akan memasukkan penisnya kedalam vagina korban, korban menendang perut pelaku dan berhasil melarikan diri keluar rumah pelaku.

Atas peristiwa itu kemudian Mawar memberanikan dirinya menceritakan kepada ibunya.

Mendengar testimoni putrinya itu, Ibunya sangat terkejut dan marah, lalu setelah berdiskusi dengan keluarga akhirnya ibu korban SP (33) membuat laporan ke Mapolsek Batangtoru, Tapanuli Selatan. Dan saat ini pelaku telah ditahan dirumah tahanan Polres Tapanuli Selatan untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Arist menambahkan, untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban, Tim Relawan Sahabat Anak Indonesia dan Tim Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tapanuli Selatan dan Komnas Perlindungan Anak segers akan membentuk tim khusus psikologis dan tim Advokasi untuk mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak penyidik.(red)

LEAVE A REPLY