JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang dikenal sebagai Mbak Ita, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Selain Mbak Ita, suaminya, Alwin Basri, juga terlibat dalam kasus yang sedang ditangani KPK ini.
Kasus ini bermula dari penggeledahan KPK di sejumlah instansi di Balai Kota Semarang pada Juni 2024. Setelah melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, Mbak Ita yang sebelumnya hanya berstatus saksi kini telah menjadi tersangka. Upaya pra-peradilan yang diajukan Mbak Ita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun ditolak, memperkuat statusnya sebagai tersangka.
Sementara itu, suaminya, Alwin Basri, masih menunggu hasil pra-peradilan yang sedang berlangsung. Selain pasangan tersebut, dua tersangka lainnya, Martono dan Rachmat Djangkar Utama, telah lebih dulu ditahan oleh KPK pada Jumat (17/1) usai penyidikan intensif.
Kasus ini mencuat menjelang akhir masa jabatan Mbak Ita dan mendekati pelantikan pejabat pemerintahan baru hasil Pilkada Serentak 2024. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pemerintahan baru di Kota Semarang.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Yuwanto, Ph.D., menilai bahwa kasus korupsi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Masalah kepercayaan sulit dihilangkan dan menjadi penilaian jangka panjang. Meski nantinya ada kinerja positif, masyarakat yang terlanjur memiliki pandangan buruk akan sulit untuk mengubah persepsinya,” ujar Yuwanto.
Lebih lanjut, Yuwanto menjelaskan bahwa pemerintahan baru perlu bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Namun, ia menyarankan agar pemerintah baru tidak terlalu terfokus pada dampak kasus ini. “Fokus saja pada kinerja nyata. Hasil kerja yang baik akan membuktikan bahwa pemerintahan baru berbeda dan lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.
Menurutnya, langkah yang tepat bagi pemerintahan baru adalah menunjukkan hasil nyata melalui program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan cara ini, citra negatif dari kasus korupsi yang melibatkan pejabat sebelumnya dapat terkikis secara perlahan.
Kasus ini menjadi perhatian besar publik karena melibatkan pejabat tinggi di Kota Semarang dan terjadi di saat yang krusial menjelang transisi pemerintahan. Hal ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Penulis : Hosea
Editor : Bandi
Sumber Berita : RMOL JATENG
