Kucuran DD di Sidoarjo Perlu Pengawasan, Ini Kata Anggota Komisi III DPR RI

- Redaksi

Sabtu, 2 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra H Rahmat Muhajirin SH melakukan kundapil di Kejari Sidoarjo, Jumat (1/12/2023),

Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra H Rahmat Muhajirin SH melakukan kundapil di Kejari Sidoarjo, Jumat (1/12/2023),

SIDOARJO, RadarBangsa.co.idPerlunya pengawasan,  kucuran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dana yang besar  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ,  tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra H Rahmat Muhajirin SH melakukan kundapil di Kejari Sidoarjo, Jumat (1/12/2023), menanyakan pengawasan dana desa.

Kunjungannya disambut oleh Kajari Sidoarjo Roy Revalino dan para kasie. Dalam pertemuan itu, Rahmat Muhajirin menanyakan pendampingan Kejaksaan terhadap pengelolaan dana desa oleh para kades yang beragam latar belakang dan kemampuannya, jangan mereka ini dihukum karena ketidakmampuannya mengelola dan menggunakan dana desa,” paparnya.

Menurutnya, jika melihat dari besarnya DD maka memang dibutuhkan penanganan yang sangat serius untuk mengawal pemanfaatan dan pelaporan dana desa supaya terkontrol penggunaanya.

Alokasi DD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)   tiap tahun pasti akan meningkat, dan dana desanya juga meningkat. Misalnya tahun 2023 alokasi dana desa mencapai sekitar Rp 800 triliun. “Jumlah dana ini cukup besar dan sangat strategis. Jika desa mampu mengelola ekonominya, dan masyarakatnya menjadi sejahtera maka ini menurunkan angka kemiskinan secara nasional,” papar legislator yang tinggal di Candi Sidoarjo tersebut.

Dengan demikian, jika pengelolaannya salah justru yang terjadi malapetaka bagi para kades dan jajarannya dan rakyat pun jadi korban karena tak bisa menikmati pembangunan. “Makanya kita tanyakan bagaimana pengawasan atau pendampingan kejaksaan untuk penggunaan dana desa, ya kita minta kejaksaan untuk mengawalnya jangan sampai terjadi penyimpangan dana desa,” tegasnya

Selain itu, Rahmat Muhajirin juga menyampaikan soal peran kejaksaan di Gakkumdu dalam mengawasi Pemilu 2024. “Kita berharap Gakkumdu ikut mengawasi kenetralan ASN dan jajarannya, biar pemilu berjalan jurdil,” ujar Rahmat Muhajirin dari dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.

Kajari Sidoarjo Roy Revalino mengaku berterima kasih atas kunjungan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra H Rahmat Muhajirin SH atas segala masukan yang dia sampaikan terkait pengawasan DD.

“Kami akan memperhatikan penekanan masalah dan masukan yang disampaikan H Rahmat Muhajirin untuk ditindaklanjuti,”terangnya.

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun
Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung
Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo
Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan
Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia
KPU Jatim Gelar Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Sidoarjo
KPU Kabupaten Pasuruan Berangkatkan Logistik Pilkada Serentak 2024
Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 di Sidoarjo Dimulai
Tag :

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:12 WIB

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 November 2024 - 10:26 WIB

Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung

Senin, 25 November 2024 - 08:13 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo

Minggu, 24 November 2024 - 15:10 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan

Minggu, 24 November 2024 - 13:05 WIB

Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB