Lamongan Perkuat Data Demi Penurunan Stunting

- Redaksi

Kamis, 6 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta rapat TPPS Lamongan aktif mengikuti pembahasan strategi penurunan stunting berbasis data terkini. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Peserta rapat TPPS Lamongan aktif mengikuti pembahasan strategi penurunan stunting berbasis data terkini. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Upaya menurunkan stunting di Lamongan kini menitikberatkan pada pengelolaan data yang rapi dan berkelanjutan. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengingatkan seluruh anggota tim agar aktif memperbarui informasi terkait anak-anak balita dan ibu hamil di setiap wilayah. Menurutnya, data yang detail mampu menunjukkan ketimpangan geografis, mendeteksi faktor risiko, dan mempermudah evaluasi intervensi kesehatan.

Dalam rapat evaluasi TPPS yang digelar Kamis (6/11) di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Dirham menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda-beda di tiap kecamatan.

“Prevalensi stunting Lamongan berada di peringkat kedua terbaik se-Jawa Timur. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian itu, disiplin dan pemberdayaan data sangat dibutuhkan,” ujarnya, menegaskan bahwa ketepatan intervensi bergantung pada pemahaman mendalam atas data lokal.

Tren penurunan stunting di Lamongan menunjukkan hasil signifikan. Catatan TPPS menyebut angka prevalensi stunting turun dari 27,5 persen pada 2022 menjadi 9,4 persen pada 2023, dan menurun lagi menjadi 6,9 persen pada 2024. Penurunan ini menjadi bukti keberhasilan program terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat.

Salah satu strategi yang menonjol adalah program inovatif kolaborasi Pemkab Lamongan dengan TP PKK, bernama 1-10-100. Program ini memberikan paket makanan bagi balita berisiko stunting, serta paket susu bagi ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Pendekatan ini dipadukan dengan pemantauan rutin melalui posyandu setiap dua minggu, memungkinkan evaluasi perkembangan anak dan ibu secara langsung.

Dirham menambahkan, intervensi multidimensi seperti ini penting karena setiap wilayah memiliki faktor penyebab stunting yang berbeda. Dengan data yang tertib, pemerintah bisa menyesuaikan strategi sesuai kondisi lokal, sehingga upaya penurunan stunting lebih tepat sasaran.

“Wilayah, momen, dan kondisi berbeda menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang program penurunan stunting,” jelas Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham ini.

Selain itu, Dirham menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran keluarga, kader posyandu, dan lembaga masyarakat. Semua pihak diharapkan tidak hanya sebagai pelapor data, tetapi juga sebagai pengawal keberhasilan program, memastikan anak-anak menerima asupan gizi optimal dan pertumbuhan mereka terpantau dengan baik.

Melalui penekanan pada data yang tertib dan terkini, Lamongan menunjukkan komitmen nyata dalam menurunkan stunting.

“Ketepatan sasaran intervensi bergantung pada kualitas data. Dengan langkah ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapat perhatian yang layak dan tumbuh optimal,” pungkas Dirham Akbar Aksara, menegaskan strategi Lamongan menuju generasi sehat.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Komite III DPD RI Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen di Sorong
DPMD Kota Batu Ditargetkan Rampung 2026, Ini Harapan Para Kades
DPRD Kabupaten Malang Soroti Hilangnya Pokir di Sejumlah OPD
Wabup Madiun Purnomo Hadi Ajak Insan Kesehatan Perkuat Komitmen Transformasi Kesehatan Nasional
Pemkab Lamongan Pastikan Izin PT REI Segera Rampung, Usai Disidak Komisi C
Langkah Cepat PT REI Dapat Apresiasi Komisi C DPRD Lamongan
365 Kampung Berkualitas, Wabup Pasuruan Ingatkan Soal Pernikahan Dini
Wabup Pasuruan Resmikan 365 Kampung Keluarga Berkualitas, Ini Pesanya

Berita Terkait

Rabu, 12 November 2025 - 23:42 WIB

Komite III DPD RI Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen di Sorong

Rabu, 12 November 2025 - 23:17 WIB

DPMD Kota Batu Ditargetkan Rampung 2026, Ini Harapan Para Kades

Rabu, 12 November 2025 - 23:04 WIB

DPRD Kabupaten Malang Soroti Hilangnya Pokir di Sejumlah OPD

Rabu, 12 November 2025 - 22:53 WIB

Wabup Madiun Purnomo Hadi Ajak Insan Kesehatan Perkuat Komitmen Transformasi Kesehatan Nasional

Rabu, 12 November 2025 - 16:16 WIB

Pemkab Lamongan Pastikan Izin PT REI Segera Rampung, Usai Disidak Komisi C

Berita Terbaru

Forum Wartawan Parlemen NTB berkunjung ke LTSA Disnakertrans Jawa Timur untuk mempelajari model pelayanan terintegrasi bagi pekerja migran Indonesia. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Nasional

FWP NTB Pelajari Sistem Pelayanan PMI di Jawa Timur

Rabu, 12 Nov 2025 - 23:29 WIB

Sejumlah 19 Kepala Desa di Kota Batu menyampaikan harapan agar pembentukan DPMD segera terwujud demi peningkatan pelayanan dan pembangunan di tingkat desa. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Politik - Pemerintahan

DPMD Kota Batu Ditargetkan Rampung 2026, Ini Harapan Para Kades

Rabu, 12 Nov 2025 - 23:17 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, saat menanggapi hilangnya Pokir di beberapa OPD. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Politik - Pemerintahan

DPRD Kabupaten Malang Soroti Hilangnya Pokir di Sejumlah OPD

Rabu, 12 Nov 2025 - 23:04 WIB