Lamongan Terima Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

  • Whatsapp
Penyerahan Penghargaan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Lamongan Yuhronur, Selasa (11/05/2021) di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur [ist]

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dan diterima langsung oleh Bupati Yuhronur, Selasa (11/05/2021) di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Artinya Pemerintah Kabupaten Lamongan telah lima kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Yubrinur dalam kesempatan yang sama.

“Alhamdulillah ini adalah kado  bulan Ramadhan tahun ini, Lamongan telah lima kali berturut-turut mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan opini WTP.

Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama, dan sinergi semua pihak termasuk seluruh ASN, perangkat daerah dan mitra kerja pembangunan di DPRD,” ungkap Yuhronur.

Bupati Lamongan juga berharap penghargaan ini dijadikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi, mempertahankannya dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Lamongan.

“Tidak akan berhenti di sini, ini akan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh OPD untuk bekerja lebih keras lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan,” tambah Bupati Yuhronur.

Sebelumnya LKPD diserahkan oleh Bupati Yubronur pada 15 Maret 2021. LKPD Kabupaten Lamongan diserahkan tepat waktu yang juga diapresiasi oleh Joko Agus Setyono.

Menurut Joko Agus Setyono LKP merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD.

Oleh karena itu pemberian opini oleh BPK merupakan cerminan hasil penyajian LKPD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan daerah serta memenuhi informasi pihak-pihak yang berkepentingan.

(iful)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *