SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (22/12) malam.
Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/6789/204/2023 tanggal 22 Desember 2023.
Keempat pejabat Eselon II yang dilantik yakni Hendro Gunawan sebagai Inspektur Provinsi Jatim, Evy Afianasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sigit Priyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, dan Dr. dr. Damayanti Tinduh, Sp.KFR, M.S (K) sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan untuk cepat beradaptasi dan segera tancap gas menjalankan program kerja yang ada di masing-masing OPD maupun instansinya.
“Kami menyampaikan selamat dan doa kepada yang baru saja dilantik. Selamat menjalankan amanah dalam tugas masing-masing. Hari ini kita harus segera tancap gas dan cepat beradaptasi. Karena _panjenengan_ semua Kepala OPD adalah penguatan dari seluruh lini terdepan, lokomotif terdepan dari _public service_ yang kita dedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.
Khofifah lantas mendetailkan pesannya kepada masing-masing pejabat yang baru saja dilantik. Kepada Inspektur Provinsi Jatim, ia meminta agar segera berlari kencang. Apalagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah diserahkan pada Jumat, (22/12) sore.
“Rekomendasi-rekomendasi dari BPK ini harus betul-betul ditelaah dan dimaksimalkan komitmen dari kita untuk menindak lanjuti. Kemudian segera koordinasikan dengan OPD-OPD dan juga kabupaten/kota,” katanya.
Khofifah menegaskan, bahwa pemeriksaan dan rekomendasi ini ‘mahkotanya’ ada pada tindak lanjutnya. Untuk itu, menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi sangat penting. Apalagi tahun lalu kita 38 kab/kota se Jatim dan provinsi semuanya sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Menjaganya tidak mudah, tapi pastikan bahwa semua terkawal, termonitor dan kita bisa mempertahankan,” imbuhnya.
Selanjutnya kepada Kepala Disbudpar Jatim, Khofifah mengatakan bahwa saat ini sektor wisata telah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Untuk itu eksosistemnya harus baik, _public transportation_, UMKM, maupun produk kriya harus terus didukung terus publikasikan dengan masif. Gandeng youtuber dan influencer untuk promosi secara digital.
“Oleh karena itu bangun komunikasi seluas-luasnya, secepat-cepatnya dan sekomprehensif mungkin. Apalagi ini sudah liburan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru),” katanya mengingatkan.
Selain itu, Khofifah juga meminta Kepala Disbudpar Jatim memastikan kesiapan tempat-tempat wisata terutama wahana-wahananya. Baik wisata alam maupun buatan yang harus dipastikan dalam kondisi aman.
Apalagi, berdasarkan survei dari Kemenhub RI, pada liburan Nataru ini diprediksi pergerakan masyarakat Indonesia sebanyak 107,63 juta orang. Dari jumlah tersebut, pergerakan masyarakat didominasi dari dan ke Jatim dengan persentase 16,30 persen atau sekitar 17,54 juta orang. Juga daerah tujuan terbanyak ke Jatim yaitu 15,18 persen atau sekitar 16,3 juta orang.
“Maka tolong dicek betul tempat-tempat wisata. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada wahana terlalu tua apalagi ketika kapasitasnya meningkat. Pastikan semua aman, pastikan verifikasinya valid dan update,” katanya.
Lebih lanjut, Khofifah berpesan kepada Kepala Disnaker agar terus menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terutama bagi lulusan SMK maupun SMA _double track_. Sehingga diharapkan lulusannya terserap di berbagai sektor hususnya industri manufaktur.
“Pastikan TPT Jatim makin turun, makin turun, makin turun. Sebenarnya TPT kita selalu di bawah rata-rata nasional. Tapi kembali pastikan TPT makin turun. Kemudian komunikasikan dengan industri manufaktur agar serapan tenaga kerjanya banyak dari Jatim,” terangnya.
Sedangkan kepada Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo, Khofifah berpesan agar RSUD dr. Soetomo tetap menjadi referensi nasional. Serta berbagai capaian prestisius yang telah diraih agar tetap dijaga, ditingkatkan dan dibangun keberseiringannya.
“Kita tahu bahwa rumah sakit terbesar di Indonesia adalah RSUD dr. Soetomo. Karena RS Cipto Mangunkusumo Jakarta kapasitas tempat tidurnya 1.200 , sedangkan di Soetomo 1.500 tempat tidur. Jadi tetaplah menjadi referensi nasional,” katanya.
“Kemudian terkait Universal Health Coverage (UHC) terutama di kab/kota. Seringkali karena pemakaian alkes tertentu _reimburse_ tidak 100 persen dicover rumah sakit kab/kota. Karena tidak semua alkes _reimburse_ utuh sesuai dengan tarif, termasuk juga nakesnya. Saya selalu berpesan pasien jangan dipulangkan setengah sehat, mereka harus dipulangkan ketika sudah sehat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Khofifah juga menjelaskan, pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional.
“Yang berbeda ini Inspektorat, harus dengan rekomendasi Kemendagri jadi harus melalui Irjen Kemendagri. Jadi kalau yang lain prosesnya cukup sampai KASN, tapi untuk inspektorat ini tidak cukup KASN tapi juga harus ada rekomendasi dari Kemendagri,” pungkasnya.
Turut hadir, Kepala Kanreg II BKN Surabaya Mohammad Ridwan, Ketua Pansel Prof. Mohammad Nuh, Anggota Pansel Prof. M. Masud Sa’id, para Asisten Sekdaprov Jatim, para Staf Ahli Gubernur, serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim.
