SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI pada Selasa, 4 Februari 2024.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, beserta jajaran wakil menteri, direktur jenderal, dan staf ahli. Dari Komite III DPD RI, hadir Ketua Filep Wamafma serta Wakil Ketua Dailami Firdaus, Jelita Donal, dan Erni Daryanti.
Berbagai isu strategis menjadi pembahasan utama, antara lain sistem penerimaan siswa baru, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), nasib guru honorer, serta program percepatan di lingkungan Kemendikdasmen.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah perlunya skema beasiswa khusus bagi anak terlantar. Senator Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong agar pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak yang ditelantarkan orang tua mereka.
“Prof Menteri, kami berharap ada kebijakan khusus dalam skema beasiswa bagi anak terlantar. Di lapangan, banyak kasus di mana anak-anak ditinggalkan oleh orang tuanya tanpa dukungan administratif untuk mengurus beasiswa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan,” ujar Lia Istifhama.
Ning Lia, sapaan akrabnya, mencontohkan kasus seorang siswa SD swasta di Surabaya yang mengalami penelantaran sejak kecil.
“Ada seorang siswa berinisial K yang hidup terpisah dari orang tuanya dan tinggal di kos bersama kakak dan adiknya. Mereka tidak mendapatkan dukungan finansial dari orang tua, sehingga kesulitan membayar SPP,” jelasnya.
Menurutnya, siswa tersebut mengalami tunggakan biaya sekolah sejak kelas 2 SD. Namun, akses beasiswa PIP terhambat karena salah satu persyaratan utama adalah pernyataan ketidakmampuan dari orang tua. Dalam kasus ini, orang tua tidak peduli, sehingga anak tersebut tidak dapat memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan bantuan pendidikan.
Lia berharap ada kebijakan khusus agar anak-anak terlantar tetap dapat memperoleh beasiswa tanpa bergantung pada pernyataan orang tua.
Selain membahas beasiswa bagi anak terlantar, dalam rapat ini juga dibahas berbagai isu pendidikan lainnya, seperti program PPG, pembatasan akses digital bagi anak, sekolah ramah anak, perlindungan bahasa daerah, mekanisme swa-kelola bantuan Kemendikdasmen, serta penguatan gerakan senam “Anak Indonesia Hebat.”
“Rapat kerja ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia,”harapanya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
