Listrik PLN Pulau Sapudi Padam, Aktivitas Layanan Publik Terhambat

  • Whatsapp
PT. PLN (Persero) PLTD Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep Jawa Timur

SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Akibat terkendala tekhnis pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM), kondisi kelistrikan PLN di Pulau Sapudi Kecamatan Gayam Sumenep mengalami perubahan pola operasional jam nyala listrik dari 24 jam menjadi 12 jam, mulai dari jam 17.00 Wib sampai jam 05.00 Wib. Bahkan berdasarkan surat pemberitahuan terbaru dari pihak PT. PLN (Persero) ULP Kepulauan Kangean tertanggal 30 Juni 2020, bahwa pada malam hari jam nyala listrik dikurangi lagi dari 12 Jam menjadi 8 jam, yakni mulai dari jam 17.00 Wib sampai jam 23.00 Wib (6 jam), dan nyala lagi jam 03.00 Wib sampai jam 05.00 Wib (2 jam).

Sedangkan pada siang harinya mengalami pemadaman total, sehingga berdampak (menghabat) pada aktivitas sistem pelayanan publik, salahsatu diantaranya adalah pelayanan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep terpaksa melaksanakan pelayanan pada malam hari. Kamis, (02/07/2020).

Bacaan Lainnya

Muhlis, staf pegawai UPT Wilayah III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa pihaknya tidak ada pilihan lain harus melayani masyarakat malam hari, karena siang hari kondisi mesin gensetnya kurang normal, apalagi akibat kelangkaan BBM premium di pulau Sapudi membuat harga melonjak, lebih baik lembur pada malam hari.

“Dengan kondisi listrik yang seperti ini, terpaksa kita harus kerja malam hari, kasihan masyarakat yang jauh-jauh datang ke kantor, tetap kita layani,” ujarnya.

Akhmad Affandi, aktivis pemuda pulau Sapudi, mengkritisi langkah PLN yang kurang melakukan penekanan kepada pemenang tender BBM yang baru.

“Kenapa sebelum pindah angkutan transportasi lautnya ke kapal tangker harus di perhitungkan kesiapan tangkernya dengan Stok BBM yang ada di PLN Sapudi, kalau tidak nutut seperti ini. Kenapa untuk sementara pakai perahu lagi, sambil nungguh tangker beroperasi,” tukasnya.

Lanjut Affandi, “Kalau seperti ini, masyarakat yang dirugikan. Selain berdampak pada ekonomi, pelayanan publik, juga pendidikan. Kasihan para siswa dan mahasiswa yang belajar lewat online,” pungkasnya.

Sementara, Moh. Kadir selaku kepala UPT Wilayah III Dispendukcapil Kecamatan Gayam, dan Moh. Mansyur, selaku Camat Gayam, sampai berita ini tanyang, belum bisa dimonfirmasi.

(ONG)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *