BATU, RadarBangsa.co id – Masalah bau menyengat ketika malam hari, akibat dampak pembuangan sampah di wilayah TPA desa Tlekung yang sudah bertahun tahun dikeluhkan kembali oleh masyarakat desa Tlekung hingga masyarakat Junrejo. Hal ini sudah direspon oleh banyak pihak, akibat dampak dari lahan pembuangan sampah TPA Tlekung. Hal ini, Kades Tlekung Mardi, dalam akhir-akhir ini, selalu dapat aduan dari masyarakat terkait dampak bau sampah dari TPA dan kurang ada perhatian kusus maupun perseimbangan untuk masyarakat dari program pemerintah kota Batu.
Dikatakan Kades Tlekung Mardi, kami sering dapat informasi, bahwa klau kepala desa diam dan tidak ada reaksi, jagan jagan Kades dapat kompensasi dari hasil tempat pembuangan sampah akir ( TPA), ucap Kades Mardi, seperti yang disampaikan pada Radar Bangsa, Jumat (13/12/2019) siang. Menurut Mardi, hal ini sangatlah mengetuk hati saya untuk melakukan klarifikasi pada banyak pihak, mulai dari peragkat desa hingga masyarakat yang paling bawah, info tersebut apakah benar dan tidaknya.
Dikatakan lagi, persoalan ini menurutnya, masyarakat desa Tlekung yang ada 7 RW dan berpenduduk sekira lima ribu lebih ini, intinya persoalan cemburu sosial dengan wilayah desa lain yang nota bene jauh dari limbah sampah dan selalu sering dapat perhatian dari pemerintah kota Batu. Sedangkan di Desa Tlekung yang sudah 10 tahun lebih menjadi sentral limbah sampah se kota Batu, masih belum ada kontribusi maupun penyeimbangan fasilitas umum yang sesuai harapan dan kebutuhan, bahkan hak masyarakat Desa Tlekung secara umum,untuk menwrima bahkan menikmati hasil pembangunan dari pemerintah.
Tambah Mardi, penyeimbangan fasilitas umum yang dimaksud, seperti banyaknya jalan aspal yang sudah mengelupas, masih belum adanya drainase kanan kiri jalan Raya Gangsiran yang sering menggenangi rumah warga ketika musim hujan, fasilitas pendidikan seperti SMPN, yang saat ini yang dirasa sangat dibutuhkan masyarakat Tlekung maupun Junrejo harus menempuh perjalanan jauh.
Persoalan ini, urai Mardi, ketika di undang oleh Bapepeda seluruh Kades dan Lurah di ruang rapat Wakil walikota Lantai.4,Kamis (12/12/2019) yang membahas tentang akan ada wacana pembangunan SMPN.7 di wilayah Kecamatan Junrejo. Disinggung pula, wacana pembangunan SMPN 7 itu, harus dianalisis secara komprehensip, agar semua pihak bisa diuntungkan baik masyarakat sekitar maupun sekolah swasta juga pemerintah. Dari fasilitas-fasilitas yang di sampaikan Kades Tlekung Mardi, menjadi refrensi untuk menata desa sesuai kebutuhan masyarakat dan dampak-dampak sosial yang harus diperjuangkan dan dibuktikan,”tegas Mardi.
Hal ini, merupakan keluhan dan usulan masyarakat ketika melakukan rapat-rapat RT,RW yang sering kali di usulkan pada pemerintah Kota Batu. Tetapi usulan yang sudah disampaikan melalui Musrenbangdes, musrenbang Kecamatan hingga musrenbang tingkat kota, hingga sampai saat ini desa Tlekung selalu terabaikan. Karena hal ini, bisa berimbas sesuai visi misi Kepala desa, bahkan akan berdampak dengan visinya Walikota Desa Berdaya, tetapi desa Tlekung masih kurang diberdayakan, dan masih kurang mendapatkan kontribusi dari Pemkot Batu,”papar Mardi.
Dan rumornya, masyarakat desa Tlekung. terang Mardi, akan ada upaya menghentikan pembuangan sampah di TPA Tlekung, jika benar benar Pemerintah belum memperhatikan fasilitas umum yang disampikan diatas tadi. Saya minta maaf mas, itu saya sebagai Kepala desa, hanya mewakili aspirasi masyarakat yang memilih saya untuk bisa memimpin desa Tlekung. Semoga Pemkot Batu dan DPRD bisa merealisasikan apa yang dibutuhkan masyarakat desa Tlekung saat ini,”pungkasnya.
Disisi lain, Kabid dinas PUPR Batu Ferly, mengatakan, terkait usulan apa yang sudah pernah disampaikan Kades Tlekung masalah usulan pembangunan drainase di jalan Raya Gangsiran desa Tlekung pada awal tahun 2019, sudah masuk dalam perencanaan. Tetapi usulan tersebut,”jelas Ferly, belum masuk dalam RKA 2020, kemungkinan akan bisa masuk, dan dilakukan analisa lapangan apakah bisa jadi di skala prioritas.
Jika hal ini, bisa dilakukan masuk skala prioritas dan akan bisa menggeser dari titik program pekerjaan di wilayah lainya, yang dirasa masih perlu penundaan,”ungkap Ferly.
Kita memahami usulan dan yang sudah disampaikan pemerintah desa Tlekung, tetapi hal itu tetap mengacu dengan standart operasional presedur (SOP) dari kajian-kajian hasil survey dilapangan, yang bisa menjadi rujukan untuk bisa melakukan pekerjaan pembangunanya, hal semacam ini akan kita tindak lanjuti bersama kepala dinas PUPR beserta staf, untuk melakukan analisa yang benar benar masuk program kerja skala prioritas,”singkat Ferly. (HR)
