Menciptakan Pengangguran Masal Di Sampang, Rencana Pemerintah Pusat Menghapus Honorer dan Kontrak

  • Whatsapp
Ilustrasi

SAMPANG, RadarBangsa.co.id – Rencana Pemerintah Pusat akan menghapus Tenaga Honorer dan Kontrak memancing perhatian Tenaga Honorer di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur

Sebab jika rencana itu direalisasikan ditengarai akan menciptakan pengangguran masal yang berpotensi memunculkan permasalahan Sosial hingga mengganggu kondusifitas

Read More

Pernyataan itu disampaikan Honorer Katagori 2 SK Bupati di Sampang Moh Amin jumat 24/1

Menurutnya Anggota resmi Forum K2 SK Bupati di Sampang saja berjumlah sekitar 240 orang
“Belum lagi yang tidak tergabung serta tercatat sebagai Honorer K2 dan tersebar di seluruh SKPD, Bagaimana pula dengan nasib para Honorer K2, Tenaga Honor maupun GTT dilingkungan Dinas Pendidikan,”ujar Moh Amin Honorer K2 SK Bupati di Satpol PP Sampang

Diungkapkan solusi yang ditawarkan Pemerintah Pusat melalui rekruitmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sampai saat ini belum ada kejelasan akibat tidak singkronnya pendelegasian pengelolaan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Jika kondisi ini dibiarkan disaat Pemerintah akan memaksakan penghapusan Tenaga Honorer maupun Kontrak, maka yang terjadi muncul permasalahan pengangguran secara masal

Ia berharap agar Pemerintah Pusat segera mencarikan solusi sebelum merealisasikan kebijakan penghapusan supaya pengangguran masal tidak akan membebani Daerah

Ungkapan hampir sama di sampaikan Moh Amir Pardede 55 warga jalan Kamboja Tenaga Honorer K2 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
“Pada umumnya usia Tenaga Honorer Di Sampang berusia kritis, lalu bagaimana nasib mereka dan keluarganya,”tutur Moh Amir Pardede heran

Menurutnya Pemerintah Pusat seolah tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang cukup pelik tersebut

Dijelaskan solusi PPPK jika pembiayaannya dibebankan kepada Daerah sangat tidak bisa ditrapkan di Kabupaten Sampang

Pasalnya selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil , biaya rutin sudah melebihi quota 50 persen

Seharusnya Pemerintah Pusat hadir mendorong maksimalisasi maupun menekan angka Pengangguran, bukannya mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat maupun menciptakan pengangguran masal. (Her)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *