LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Inflasi yang tinggi memberi beban masyarakat. Terlebih pada bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri sangat rawan meningkatnya inflasi utamanya terhadap kebutuhan pokok. Pada bulan April 2023, ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat kegiatan pengendalian inflasi tahun 2023, Senin (17/4) secara virtual melalui kanal Zoom, bahwa inflasi di Indonesia relatif aman yakni dengan angka 4,97.
Diterangkan Zulkifli pada kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut bahwa bahan pokok yang masih terjadi inflasi ialah dari komoditi makanan dan minuman. Tepatnya makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi saat bulan puasa hingga hari raya Idul Fitri.
“Inflasi memang sudah menjangkiti seluruh penjuru dunia, Indonesia termasuk aman dalam hal inflasi. Pada bulan Ramadhan tahun ini yang menjadi penyumbang inflasi ialah dari komoditi makanan dan minuman,” terang Zulkifli saat menyampaikan laporan.
Adapun cara yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan menjelang Idul Fitri 1444 H, yakni dengan memastikan harga pangan dari hulu ke hilir. Dari hulu akan dilakukan penyerapan produk pertanian lalu dari hilirnya akan melakukan penjualan dengan mematok harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), inovasi program pemerintah, pemasaran pada retail modern, himbauan belanja bijak, hingga aktif pengadaan operasi pasar murah disetiap daerah.
“Bahan Pangan akan terus memastikan stabilnya harga pangan di bulan suci ini. Salah satunya ialah menggencarkan adanya OPM,” tutur Arief Prasetyo Adi.
Arahan terkait OPM sudah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ramadhan kali ini Pemkab Lamongan memanfaatkan momen safari ramadhan dengan menggelar Pasar Murah Ramadhan 2023. Dalam kegiatan OPM menyediakan sebanyak 2.880 paket sembako yang tersebar ke 6 titik lokasi.
Sedangkan pada arahan terkait inovasi program pemerintah, daerah dengan predikat lumbung pangan regional dan nasional ini terus mengupayakan penurunan inflasi melalui 2 metode yakni metode jangka pendek dengan melakukan operasi pasar rutin tiap minggunya dan pengadaan operasi pasar murah (OPM). Sedangkan pada metode jangka panjangnya, Lamongan melakukan peningkatan pasokan bahan pokok, efesiensi biaya produksi dan mapping komoditas strategis, khususnya pada momen momen tertentu seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Kiat-kiat tersebut merupakan bagian dari pengendalian inflasi di Lamongan karena inflasi di Kota Soto ini tercatat 5,36% pada Februari bulan lalu.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan sosialisasi Rancangan Undang Undang (RUU) kesehatan, dipaparkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi RUU Kesehatan akan mengacu pada enam transformasi kesehatan yang saat ini sedang dijalankan, yaitu pertama transformasi perbaikan layanan layanan primer (Posyandu dan Puskesmas), kedua transformasi layanan rujukan, ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan, keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kelima transformasi SDM kesehatan, dan keenam transformasi teknologi kesehatan.
“Selain untuk mengatasi permasalah sosial kekurangan dokter spesialis di Indonesia, maka RUU kesehatan juga ditujukan agar public health akan memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu hal yang akan dilakukan ialah mengembalikan fungsi Puskesmas, Posyandu, dan Posbindu disetiap wilayah,” katanya saat menyampaikan laporan.
Bentuk dukungan dari Pemkab Lamongan terhadap RUU kesehatan ialah melakukan rehabilitasi pada 20 Puskesmas, melakukan renovasi pada 9 Puskesmas pembantu, pembangunan 5 Puskesmas Pondok Pesantren, dan terdapat 8,745 posyandu aktif. Pembangunan pada bidang kesehatan di Lamongan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal untuk masyarakat.
