Menteri : Presiden Arahkan Perbaikan Ekonomi Diiringi Pemulihan Lingkungan

  • Whatsapp

BREBES, RadarBangsa.co.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengarahkan bahwa perbaikan ekonomi di Indonesia harus perlu diiringi dengan pemulihan lingkungan. (22/10)

“Presiden mintanya pembangunan harus diiringan dengan pemulihan lingkungan. Oleh karena, jika mendengar dimana-mana baik di televisi (menyebutkan, red.) bahwa Undang – Undang Cipta Kerja akan melemahkan itu, tidak benar,” katanya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, Presiden juga sangat memperhatikan hal sehingga pemerintah berusaha agar dinamika rakyat harus tetap menggeliat.

“Kita tahu pada masa-masa yang sulit dan Presiden sangat memperhatikan hal itu agar dinamika di tengah-tengah rakyat harus tetap menggeliat. Rakyat tidak boleh kesulitan dan kita bersama bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, begitu lah cintanya Presiden pada rakyat,” ujarnya.

Kendati demikian, kata beliau, untuk mencapai hal itu tidak lah mudah artinya dengan segala upaya pemerintah mencoba melakukan yang terbaik seperti mengeluarkan beberapa program antara lain Padat Karya Pangan Nasional dan Padat Karya Penanaman Mangrove.

“Jadi saya minta tolong (jangan terpancing isu-isu UU Cipta Kerja, red_.), pengertian ini dan jangan terkecoh oleh berita-berita yang tidak benar. Kementerian akan terus melakukan komunikasi dan interaksi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri LHK juga menyampaikan pesan salam, cinta kasih sayang, dan kebanggan dari Presiden Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Brebes.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kehadiran kebersamaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kemaritiman dan Perikanan (KKP) ke Kabupaten Brebes adalah sebagai bukti perintah Presiden agar ke depan masyarakat yang berada di pesisir mengalami kesulitan.

“Makanya, nantinya tidak ada tambak-tambak milik warga yang dikriminalisasi. Demikian pula 21 izin cukup (diajukan, red.) dengan satu kali pemberitahuan, nantinya pengawasan teknisnya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) namun harus tetap menjaga lingkungan yaitu menanam mangrove,” ujarnya.

(Nanik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *