Menyikapi RUU Otsus Papua, LMA Suku Moi Distrik Klamono Angkat Bicara

  • Whatsapp
Bung Elon Fadan, ST

SORONG, RadarBangsa.co.id – Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang yang kini telah masuk dalam Prolegnas hingga saat ini terus menimbulkan polemik di pusat hingga pelosok daerah khususnya kalangan masyarakat di Papua.

Perbaikan UU Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Papua Barat atau Otsus Papua Jilid II ini dinilai tidak sesuai dengan kemauan dan aspirasi masyarakat.

Read More

Sekretaris LMA Moi Klamono Kabupaten Sorong, mewakili Masyarakat Adat Distrik Klamono Kabupaten Sorong Bung Elon Fadan, ST menjelaskan bahwa sebagai putra adat Papua khususnya suku Moi di Distrik Klamono menolak dengan tegas terkait upaya Revisi UU Otsus yang telah di bahas oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI melalui Prolegnas.

Sebab revisi UU Otsus jilid II tersebut dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setelah mengamati kurang lebih 19 tahun implementasi UU Otsus yang kurang efektif dan kurang berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

dan proses Prolegnas itu juga dinilai tidak menghargai Lembaga-lembaga msyarakat Adat yang telah dibentuk mengacu kepada UU Otsus yang salah satunya harus mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat sebagai representasi kultur dalam koridor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua Barat.

Bung Elon “Otsus Jilid II itu kami menolak, dari kami Moi asli klamono, dan ini kami sampaikan kepada Mendagri dan beberapa pejabat Terkait untuk berhenti membahas RUU Otsus itu karena tidak sesuai dengan aspirasi kami”.

“Karna selama ini kami mengamati implementasi UU Otsus yang telah berlangsung kurang lebih selama 19 Tahun ini, namun dalam penerapannya kurang berdampak khususnya kepada peningkatan SDM yang sebagai tujuan utama dalam pembuatan UU Otsus” Terangnya.

“Hingga saat ini masih banyak pemangku jabatan secara politik negri dan suasta, karena persaingan jabatan dan ekonomi bisnis maka kemudian pemberdayaan terhadap amanat UU Otsus itu kemudian terabaikan, untuk itu harus ada pembenahan” Tuturnya.

Jika hal ini terus dibiarkan, “Sambungnya” maka akan menimbulkan gejolak dan membut suasana yang semakin tidak stabil dalam kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang” Ujar bung Elon.

Dengan terus terjadinya penolakan di daerah menyikapi RUU Otsus tersebut, maka harapannya agar para pemangku kebijakan dan pejabat terkait agar berhenti dalam membahas RUU tersebut dengan mengamati kondisi dan perkembangan fenomena yang ada di daerah.

(Iwan Letahiit)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *