Menyoal Efektivitas Pemberlakuan PSBB

Haidar Adam

Oleh : Haidar Adam

Tanggal 28 April 2020 kemarin, 2 Kabupaten dan satu Kota di Jawa Timur secara efektif memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kota tersebut adalah Surabaya serta dua Kabupaten lainnya adalah Gresik dan Sidoarjo.

Bacaan Lainnya

Pelaksanaan hari pertama diwarnai dengan pemberlakuan titik-titik pengawasan (check points) di beberapa kawasan tertentu. Misalnya, di kawasan Bundaran Waru yang merupakan jalur utama menuju Jalan A. Yani Surabaya dari arah Sidoarjo.

Ratusan kendaraan terlihat berjajar untuk mengantri pada titik pemeriksaan. Beberapa pengendara menyebutkan bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrian.

Hal ini sangat wajar mengingat dua kombinasi faktor yaitu item yang diselia (kondisi badan serta motif/tujuan) dan banyaknya jumlah kendaraan secara teknis memakan waktu yang tidak singkat. Sial dirasakan mereka yang telah mengantri berjam-jam namun pada akhirnya tak memenuhi persyaratan.

Oleh aparat keamanan, mereka tidak akan diperkenankan meneruskan perjalanan dan akan dipaksa putar haluan. Peristiwa ini tentu menjadi rerasan (pembicaraan).

Ada perlakuan yang dirasa tidak adil oleh sebagian pengendara. Rerasan itu terkait dengan efektifitas kebijakan pemerintah dalam PSBB. Tulisan singkat ini akan mendiskusikan hal tersebut.

PSBB dan KEKARANTINAAN KESEHATAN

PSBB merupakan “anak kandung” dari Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK). Menurut UUKK, dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat (termasuk wabah), terdapat beberapa opsi yang dapat diambil. Salah satunya adalah PSBB.

Pada situasi PSBB, pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap beberapa kegiatan. Oleh UUKK, kegiatan tersebut dirinci menjadi antara lain: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan yang diselenggarakan di tempat/fasilitas umum.

Lebih lanjut, oleh UUKK dinyatakan bahwa pembatasan terhadap beberapa kegiatan tersebut bersifat minimal. Artinya, pembatasan lainnya masih dimungkinkan oleh pemerintah (termasuk aparat keamanan).

Dari sisi teori perancangan undang-undang, rumusan semacam ini tentulah tidak tepat. Hal ini dikarenakan, UU telah memberikan subjektivitas yang tinggi pada aparat pemerintahan dan keamanan untuk menafsirkan sendiri terkait pembatasan yang diperkenankan.

Ada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang disana. Selain itu, dengan luasnya diskresi tersebut, terdapat potensi masalah dalam hal standarisasi pembatasan. Aparat pemerintahan satu dengan lainnya akan mempersepsi dan menerapkannya secara beragam.

Hal ini sangat jelas tergambar pada situasi check point yang ada, hanya diberlakukan pada kendaraan yang mengarah ke Surabaya, namun tidak pada arah sebaliknya. Padahal, daerah-daerah tersebut berada dalam penetapan status yang sama, yaitu PSBB.

Yang penting juga untuk digaris bawahi dalam situasi PSBB ini adalah fokus pembatasannya. Fokus pembatasan pada status daerah yang memberlakukan PSBB adalah kegiatan yang mengundang atau melibatkan “kerumunan”, bukan pada mobilitas/pergerakan orang.

Kerumunan ini harus dibatasi supaya mencegah penularan, begitu kira-kira ratio legisnya. Meski demikian, keduanya akan sangat berkaitan.

Misalnya, pembatasan berupa peliburan kerja secara otomatis akan mencegah mobilitas orang untuk berkumpul di tempat kerja. Namun, ia tidak dapat mencegah orang per orang untuk leluasa berkendara.

Hal inilah yang menjelaskan kenapa masih banyak saja kendaraan berlalu lalang di jalan. Di sisi lain, pemberlakuan situasi PSBB tak mewajibkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan.

Jika ingin melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang, karantina wilayah adalah pilihannya. Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai wilayah karantina, orang tidak dapat keluar masuk secara leluasa.

Selain itu, penetapan situasi karantina wilayah berkonsekuensi pada tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan terhadap kebutuhan pokok orang, bahkan hewan.

Hal ini menjadikan orang yang tak memiliki penghasilan, bisa diam di rumah dengan tenang. Sekaligus, hal ini menekan peluang orang yang berniat akan berbuat kejahatan.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PSBB

Cicero sang filsuf Romawi pernah mengatakan “ubi societas ibi jus” yang bermakna dimana terdapat masyarakat, maka disitu terdapat hukum. Meski demikian, seiring waktu, teks-teks hukum kian terpenjara oleh ruang dan waktu.

Sementara itu, di sisi lain, terdapat masyarakat yang bersifat dinamis. Teks hukum yang statis itu, dapat dibuat keponthal-ponthal merespon perkembangannya.

Walhasil, terjadilah kesenjangan antara law in the book dengan law in action. Kesenjangan antara hukum yang ada pada peraturan perundangan dengan yang ditemui di alam kenyataan tersebut disebabkan oleh setidaknya 3 (tiga) faktor.

Oleh para ahli sosiologi hukum, Efektifitas, atau cara bekerjanya hukum itu sangat bergantung pada faktor-faktor ini. Pertama adalah rumusan norma hukumnya. Apakah norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undang sudah cukup jelas dan tidak ambigu.

Kedua, adalah institusi yang menjalankan. Apakah lembaga penegak hukumnya memiliki kapasitas dalam memahami tugas dan kewenangannya. Tak hanya itu, aspek kedua ini juga menuntut adanya integritas para pelaksana aturan tersebut.

Apakah dalam melaksanakan penegakan aturan mereka berkomitmen untuk jujur, tidak diskriminatif dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, budaya hukum masyarakat. Apakah kesadaran hukum sudah terintegrasi dalam alam pikir masyarakat. Ketiga faktor tersebut berjalan secara resiprokal dan saling mengandaikan.

Jika direfleksikan pada pelaksanaan PSBB beberapa hari ini, kiranya faktor-faktor tersebut belum cukup terpenuhi. Dari sisi aturan, terdapat ruang diskresi yang luas yang menjadikan para penegak hukum menerapkan beragam interpretasi terhadapnya.

Dari sisi pelaksana kebijakan, ternyata tidak ada keseragaman perspektif dalam pelaksanaan PSBB, padahal wilayah mereka ada dalam status yang sama.

Misalnya, upaya Pemerintah Kota Surabaya yang ketat dalam memberlakukan check points, tidak diimbangi oleh Kepala Daerah lainnya. Hasilnya, para pengendara dapat melenggang tanpa hambatan.

Motifnya apa, entahlah. Bisa jadi memang karena kekurangmampuan pelaksana kebijakan dalam membaca keadaan. Atau bisa jadi ada selubung kepentingan yang sangat personal.

Dari sisi masyarakatnya, belum ada kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan. Masyarakat masih banyak yang lalu lalang berkegiatan. Banyak tempat usaha yang masih berjalan.

Demikian pula dalam hal ramainya tempat peribadatan. Bisa dilihat bahwa motifnya sangat beragam, mulai dari ketiadaan pilihan sampai dengan masalah kepercayaan. Hal apakah yang dapat dilakukan?

Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat norma yang jelas dan tegas yang dapat dijadikan acuan serta berkeadilan.

Kedua adalah internalisasi aturan. Sasaran internalisasi ini adalah kepada para pelaksana kebijakan termasuk aparat keamanan mulai dari pusat sampai daerah serta lintas sektoral. Hal ini penting supaya ada keseragaman pemahaman sehingga memudahkan pelaksanaan eksekusi kebijakan di lapangan.

Ketiga, sosialisasi kebijakan tanpa henti pada masyarakat. Meskipun (terdapat fiksi hukum) setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, hal ini tak dapat dijadikan dalih untuk menegasikan peran negara dalam menyosialisasikan aturan.

Yang tak kalah penting dari itu semua adalah keberpihakan. Setiap kebijakan yang ada harus memikirkan akibatnya pada mereka yang terdampak, terlebih terhadap kelompok yang miskin dan rentan. Jangankan dalam kondisi krisis, pada situasi niormalpun kondisi mereka kerap terabaikan.

Penulis adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) dan Anggota Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PW GP Ansor Jatim.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *