SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (3/4).
Acara dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai kalangan, termasuk unsur eksekutif, legislatif, akademisi, organisasi profesi, dan media informasi se-Jawa Timur. Musrenbang ini secara resmi dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan pentingnya Musrenbang ini sebagai bagian integral dari proses penyusunan RPJPD dan RKPD. Menurut jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Juni 2024, sementara RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Agustus 2024.
Adhy Karyono menekankan bahwa penyusunan RPJPD telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dengan fokus pada pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat serta peningkatan layanan melalui digitalisasi.
“Fokus RPJPD dan RKPD Jawa Timur tetap terarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan tingkat kemiskinan dengan target mencapai di bawah 10% pada tahun 2025, peningkatan infrastruktur jalan, dan penyediaan transportasi publik modern yang memadai,” jelasnya kepada para awak media.
“Untuk mencapai semua itu kuncinya adalah satu data dan integrasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Menilik latar belakang tersebut, Pemprov Jatim merancang visi RPJPD 2025-2045 yakni Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan.
Visi tersebut dijabarkan dengan lima sasaran yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Jawa Timur di kancah nasional, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
“Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula 8 misi dalam 4 periode pembangunan serta 17 sasaran pokok. Semua ini sudah sesuai dengan arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat dalam merumuskan RPJPD,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan digitalisasi, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan-RB. Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, portal layanan digital satu pintu, dan lain sebagainya.
“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja,” pungkasnya.
Dalam Musrenbang tersebut dilakukan pula pembacaan deklarasi dan penandatanganan surat pernyataan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) oleh Kepala Bapenda Jatim, Kepala Disdik Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dispursip Jatim, dan Direktur RSU Haji Surabaya.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan penghargaan perencanaan kabupaten/kota terbaik. Untuk kategori kabupaten, Terbaik 1 diraih oleh Banyuwangi, diikuti oleh Jember dan Blitar. Sedangkan kategori Kota diraih oleh Malang sebagai Terbaik 1 diikuti oleh Mojokerto dan Surabaya.
Serta dilakukan pula penandatanganan MoU BOSDA MADIN oleh Kepala Disdik Jatim dengan Kepala Disdik di 5 Kabupaten/kota. Kelimanya yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, dan Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.
“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada.
“Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat,” pungkasnya.
