KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd, mengajak semua warga masyarakat untuk selalu menerapkan tradisi gotong royong. Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bersama Nurhadi, S.Pd, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan, Jum’at, 18 Maret 2022, di aula Hotel Lotus Garden Kediri.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VI yang dikenal dengan jargon Semar Mbangun Kahyangan ini, salah satu gotong royong yang perlu dilakukan di Indonesia adalah dengan ikut serta dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan.
“Kita dari Fraksi Partai NasDem ini mendukung Inpres No. 1 tahun 2022, yang tujuannya untuk optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Contoh utamanya untuk layanan publik secara keadministrasian jual beli tanah. Maka dari itu kami menyelenggarakan sosialisasi ini agar masyarakat lebih memahaminya,” kata Nurhadi.
Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri, H. Nafis Kurtubi ini, Nurhadi menyebutkan, tidak jarang ditemui di lapangan bahwa orang yang membeli tanah atau bisa dibilang mempunyai uang, bahkan kaya, ternyata mereka belum ikut BPJS Kesehatan, tetapi ikut di asuransi swasta.
“Berarti ini kan tidak ikut gotong royong. Padahal secara nasional Pak Jokowi mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia Sehat itu melalui gotong royong, yang kaya membantu yang miskin. Jadi kita harus mendukung kebijakan Pak Jokowi ini,” ulasnya.
Disinggung mengenai pembayaran kepesertaan BPJS dengan satu harga, Founder Yayasan Laskar Panji Peduli yang selalu blusukan ke desa-desa ini menjelaskan bahwa sampai saat ini masih dalam pembahasan di rapat Komisi IX DPR RI.
“Kita tidak ingin memutuskan iuran BPJS Kesehatan secara sepihak, tetapi harus melibatkan stakeholder. Seperti, asosiasi rumah sakit, IDI dan konsumen atau pelanggan,” tutur Nurhadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Kediri, David Sulaksmono mengatakan, kegiatan sosialisasi bersama antara BPJS Kesehatan dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd, dari Fraksi NasDem ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama kepada warga di wilayah Kota Kediri.
“Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Kediri bisa semakin faham mengenai segala hal program jaminan kesehatan, mulai dari sisi administrasi kepesertaanya dan prosedur pelayanan agar tidak ada kendala,” tuturnya.
Menurut David, sejak dilaunching program NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai identitas tunggal, peserta JKN saat ini tidak perlu repot untuk membawa kartu kepesertaan BPJS, karena cukup dengan membawa e-KTP atau KK maupun Kartu Identitas Anak.
“Yang penting pada saat pengecekan NIK peserta sudah terdaftar aktif, maka fasilitas kesehatan dapat langsung memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi sekarang ini kartu sebenarnya bukan prioritas yang harus dipegang oleh peserta JKN. Kita juga sudah ada kanal lain selain kartu fisik, yaitu KIS Digital yang bisa dimanfaatkan peserta melalui ponsel masing-masing,” jelasnya.
David juga menambahkan, bahwa dalam Inpres Nomor 01 tahun 2022 ada persyaratan khusus dari lembaga atau instansi akan mensyaratkan kepesertaan program JKN untuk proses administrasi di masing-masing instansi.
“Saat ini instansi yang sudah berjalan di Kementrian Agraria Tata Ruang/BPN untuk transaksi jual beli tanah diwajibkan memiliki kepesertaan JKN. Begitu juga untuk warga yang mencari SIM, atau menunaikan Umroh dan Haji, juga diwajibkan mengikuti program JKN. Kemungkinan secara bertahap lembaga lain juga akan mensyaratkan sama. Jadi masyarakat harus siap-siap kalau suatu saat akan diberlakukan,” imbuh David.
