Home / BERITA HARI INI / Operasional Tower Combat Terhambat Bagian Sitak PT. Game Traco Tunggal Angkat Bicara

Operasional Tower Combat Terhambat Bagian Sitak PT. Game Traco Tunggal Angkat Bicara

NGAWI, Radarbangsa.co.id –  Mediasi antara warga Kelurahan Pelem dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendirian Tower BTS/Combat, diarea Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur, belum ada kata sepakat, dan berbuntut hingga ke Meja Hijau. Seperti yang dikatakan oleh Dito, SH, selaku Ketua LBH Korak Cabang Kabupaten Ngawi kepada awak media Radar Bangsa, dikatakannya, kita sudah melakukan somasi kepada Dinas Perijinan, dan Kelurahan Pelem terkait hal tersebut. Selanjutnya kita juga akan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk penyelesaiannya, terang Dito.

Kemudian bila kita menanggapi tentang apa yang dikatakan oleh Budiono selaku Kepala Bidang Dinas Perijinan, bila kita mengutip melalui media cetak, dan online Radar Bangsa, disitu Budiono mengatakan, setelah terbitnya aturan terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 2018 Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satu contoh, misalkan, saya mempunyai sebidang tanah kemudian disitu saya didikan Tower, melalui aturan yang terbaru PP Nomor : 24 tahun 2018 itu, saya tidak perlu minta ijin tetangga kanan kiri.

Kemudian kalau kita melihat aturan terbaru Undang-Undang tentang ITE tahun 2015, pahami tentang bagaimana regulasinya. Kemudian Perpres Nomor : 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, jadi pada intinya setiap orang itu boleh melakukan usaha di bidang apa saja, Aturan-aturan tersebut tidak ada kaitannya dengan Persyaratan Administrasi Tentang Pendirian Tower BTS, atau Tower Combat tersebut, beber Dito menjelaskan.

Lebih lanjut, Dito, mengatakan, bahwa, bila dalam hal ini memang ada suatu bentuk perbuatan melawan hukum, ya harus di tindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Mengacu pada Peraturan bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor : 18 tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor : 3/P/2009. Tentang tata cara perijinan pembangunan menara Pasal. 11 ayat (2) tentang persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud tertuang dalam penjabarannya, dari huruf (a) sampai huruf (h), dimana dalam huruf (g) jelas berbunyi bahwa, pendirian bangunan menara Tower BTS tersebut, harus melalui persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara, tegas Dito.

Masih Dito, dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, hal tersebut, juga sudah dijelaskan pada Pasal 20, dan Pasal 21. Dimana dalam Pasal 20, jelas berbunyi bahwa, setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas, untuk penyampaian informasi penting yang menyangkut, dalam huruf (b) tentang keselamatan jiwa manusia, dan harta benda. Selain itu dalam Pasal 21, juga jelas berbunyi bahwa, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum, tandas Dito menjelaskan.

Terpisah, Agus Trisna selaku Tim Bagian Sitak dari PT. Game Traco Tunggal, dalam proses pendirian Tower Combat, mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai Standart Operasional Pelaksanaan (SOP), yang artinya sebelum proses pelaksanaan pembangunan Tower diarea pemukiman warga Kelurahan Pelem tersebut, pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai prosedur, dari hulu sampai hilir. Kepada awak media Radar Bangsa, Agus Trisna menjelaskan, dikatakannya, jadi untuk tahapan sosialisasi kepada warga radius sudah kami lakukan, dengan cara mengundang para warga radius termasuk Ibu Warno, Bapak Romadhon, Ibu Karno, dan Ibu Tuti namun, sayangnya dari empat warga tersebut tidak ada yang datang pada acara rapat sosialisasi tersebut, dari empat warga yang tidak ikut dalam rapat sosialisasi tersebut, ada satu perwakilan yang datang dari Ibu Warno yaitu, melalui anaknya yang bernama mas Soni, dan dalam rapat sosialisasi tahap pertama tersebut, belum ada kesepakatan, dalam arti terkait tali asih yang akan kami berikan kepada warga radius, ungkap Agus Trisna.

Masih Agus Trisna, kemudian kami melakukan tahapan sosialisasi yang kedua, dengan cara-cara yang sama seperti rapat sosialisasi tahap pertama. Bahkan undangan untuk empat orang yaitu, untuk Ibu Warno, Bapak Romadhon, Ibu Karno, dan Ibu Tuti, saya sendiri yang mengantarkan ke rumahnya, undangan untuk Bapak Romadhon kebetulan waktu itu rumahnya kosong, untuk Bapak warno karena orangnya sedang keluar sehingga saya titipkan kepada anaknya. Kemudian untuk Ibu Tuti, menurut informasi yang kami terima memang dari awal tidak setuju, namun saya masih tetap melakukan pendekatan kepada Ibu Tuti, saya katakan bahwa saya tidak memaksa atas kehendak Ibu Tuti tersebut, dengan membawah surat asuransi warga radius, surat undangan, berita acara sosialisasi tahap pertama, dan surat pernyataan mendukung, dan tidak mendukung atas berdirinya Tower Combat tersebut, dan Ibu Tuti mengisi surat pernyataan tidak mendukung.

Disisi lain dari empat warga yang tidak setuju tersebut, ada salah satu warga yang bernama Ibu Suwarno, tidak mau menerima talih asih yang sama seperti warga radius yang lain, yaitu dari perusahaan Rp.2,2 juta, dan dari pemilik lahan Rp. 500 ribu, jadi totanya talih asih tersebut Rp. 2,7 juta, dan Ibu Suwarno tidak mau disamakan dengan warga yang lain, Ibu Suwarno meminta talih asih tersebut sebesar Rp. 50 juta, dan tidak mau tanda tangan juga tidak setuju apabila tidak diberikan talih asih sebesar itu. Kemungkinan dalam hal ini Ibu Suwarno mengatakan itu atas permintaan, atau dorongan dari anak-anaknya,” terangnya.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pembangunan Tower tersebut, setelah tahapan-tahapan sesuai prosedur sudah kami lakukan, kemudian kami konfirmasikan kepada Bapak Budiono dari pihak Dinas Perijinan, kami menyerahkan, dan menjelaskan hasil tahapan-tahapan sosialisasi yang sudah kami lakukan itu. Bapak Budiono waktu itu mempersilahkan untuk pelaksanaan pembangunan namun, kami belum mau melaksanakannya karena kami juga belum kantongi IMB. Kemudian setelah beberapa hari terbitlah IMB itu, dan pelaksanaan pembangunan Tower tersebut baru dimulai, beber Agus Trisna menerangkan.

Ketika dikonfirmasi, tanpa adanya persetujuan, dan tanda tangan dari beberapa warga radius, mengapa tower tersebut bisa berdiri, dikatakannya, kami sudah mengantongi IMB, sehingga kami berani melaksanakan pembangunan Tower tersebut. Dalam hal ini kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah sesuai prosedur dari hulu sampai hilir, hingga kepada Dinas Perijinan, dan memang untuk saat ini pelaksanaan operasional pembangunannya kami hentikan dulu, sebelum permasalahan ini selesai, pungkas Agus Trisna mengakhiri konfirmasi terkait hal tersebut.(mf)

Check Also

Kembali Terjadi Tanah Longsor Di Wilayah Kabupaten Pacitan

Pacitan, Radarbangsa.co.id –Hujan dengan intensitas tinggi menguyur beberapa wilayah di Kabupaten Pacitan mulai sore hari, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *