NGAWI, RadarBangsa co.id – Pemerintah kabupaten Ngawi melalui Inspektorat Kabupaten Ngawi terpilih sebagai salah satu narasumber di acara Workshop STAR AF Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat bekerjasama dengan _State Accountability Revitalitation – Asian Development Bank_ (STAR ADB).
Workshop STAR AF Tahun 2023 mengusung tema “Penguatan Peran APIP yang Efektif Dalam Mengawal Pembangunan Nasional”. Workshop dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu Regional Barat di Kota Batam pada tanggal 7-10 November 2023 dengan peserta APIP (BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota) wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan serta Regional Timur di Kota Makassar pada tanggal 21-24 November 2023 dengan peserta APIP (BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota) wilayah Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua
Untuk dapat mengawal dan mendukung keberhasilan pembangunan, diperlukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang *_agile_* di era digital terkini sehingga dapat memberikan _insight_ atas risiko dan _opportunity_ di masa depan, membantu memitigasi berbagai risiko strategis organisasi, dan mengintegrasikan data digital organisasi untuk dapat menjadi informasi penting dalam mengambil keputusan
Inspektorat Kabupaten Ngawi dipercaya untuk memaparkan _best practice_ pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengawasan terutama meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam mengawal Pembangunan Nasional melalui aplikasi SIMPONI RISMA (Sistem Informasi dan Helpdesk Online Ngawi Risk Management)
SIMPONI RISMA merupakan aplikasi yang dikembangkan Inspektorat Kabupaten Ngawi yang terdiri dari Layanan _quality assurance_ berupa penyusunan Risk Register, Rencana Tindak Pengendalian, reviu dan evaluasi atas Manajemen Risiko yang membantu Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melakukan identifikasi risiko dan tindak pengendalian risiko. Layanan _consulting_ berupa _helpdesk online_ yang membantu ASN Kabupaten Ngawi untuk mengenali, mencari informasi dan menanyakan tentang manajemen risiko kepada tim konsultasi di Inspektorat.
Dalam hal ini, Inspektur Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, memberikan paparan bahwa implementasi Simponi Risma merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan berbasis digital, terutama berkaitan dengan efektivitas penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah.
“Paradigma APIP saat ini yang lebih mengedepankan fungsi _quality assurance_, _consulting_ dan _trusted advisor_ menuntut APIP untuk menciptakan inovasi-inovasi agar mampu bertransformasi menjadi _strategic partner_ bagi Pemerintah Daerah,” Ujarnya.
Lebih lanjut, Yulianto Kusprasetyo menyampaikan bahwa risiko bukan sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi harus dikelola dengan baik dan dikendalikan agar tidak menghambat tercapainya tujuan organisasi
“Benar dengan adanya pemaparan terkait aplikasi SIMPONI RISMA diharapkan dapat menjadi ajang untuk _sharing knowledge_ agar mewujudkan peran APIP yang efektif dalam mengawal pembangunan nasional dan daerah terutama meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,” imbuhnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Selasa(12/12).
