Paripurna Pendapat Akhir, 6 Fraksi Minta Pemkot Tingkatkan PAD dan Optimalkan APBD 2020

PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Sidang rapat Paripurna ke 4 DPRD Kota Pasuruan, dalam pendapat akhir 6 fraksi sepakat menerima dan menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran (TA) 2020.

Acara yang digelar pada Sabtu (30/11) pagi digedung DPRD Kota Pasuruan yang diikuti oleh Ketua dan Wakil serta anggota DPRD Kota Pasuruan dari berbagai fraksi tersebut dihadiri langsung oleh Plt Walikota, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Dinas dan jajaran lainnya berjalan lancar.

Bacaan Lainnya

Pada penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan terhadap pembahasan Raperda APBD 2020, sejumlah fraksi yang ada meminta agar Pemkot terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan APBD Kota Pasuruan tiap tahunnya.

Untuk itu, diharapkan Pemkot agar lebih optimal untuk membuat terobosan baru dan semua Dinas penghasil harus benar benar serius, kreatif dan inovasi dalam meningkatkan PAD. Supaya anggaran yang sudah masuk dalam pembahasan APBD tidak masuk dalam Silpa.

Dengan begitu maka semua program kegiatan beserta alokasi anggaran yang sudah di plafonkan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya, baik secara administrasi maupun manajemen keuangan APBD.

Tentunya hal itu bertujuan agar Pemerintah tetap berpijak pada fungsi ditetapkannya APBD yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas yang tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.

Sedangkan kaitannya dengan Silpa, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan SE dengan didampingi Dedy Tjahyo Poernomo SH dan Farid Misbah selaku Wakil Ketua ll DPRD Kota Pasuruan menyampaikan.

“Ada proses perencanaan yang jauh lebih matang tentunya, jadi menekan Silpa kita yang kemarin agak tinggi ada beberapa indikator penyebabnya salah satunya gagal lelang sehingga gagal diserap. Disaat merencanakan pembangunan fisik itu proses awalnya harus diawal tahun, setelah itu proses lelang bila diatas bulan lima itu riskan banyak yang tidak selesai”. Kata Ismail ketika menanggapi sejumlah pembangunan yang batal dikerjakan.

Selanjutnya Ismail juga menyayangkan adanya anggaran yang bersumber dari DAK yang juga mengalami kegagalan, sehingga anggaran tersebut tidak dapat diserap sebagai optimalisasi pembangunan di Kota Pasuruan justru harus dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat.

“Apalagi untuk DAK itu harus dibulan Agustus kontrak itu harus cleer, karena tahun kemarin kan ada gagal lelang dari DAK sehingga kembali lagi anggarannya. Seharusnya itu bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di Kota”. Ungkap Ismail.

Sementara untuk meminit terjadinya Silpa, Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo akan melaksanakan proses perencanaan dan proses lelang dilakukan pada tahap awal 2020.

“Naiknya kan karena tinggalan Silpa ditahun sebelumnya, dan tetap untuk mengurangi terjadinya itu kita mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan pelelangan ditahap awal dua ribu dua puluh”. Jawab Teno.

Selain itu, Ismail juga menyinggung kaitannya dengan proses pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), yang mana proses pembangunannya secepatnya harus bisa dimulai pengerjaannya ditahun 2021 mendatang.

“Kami dari fraksi untuk proses pelaksanaan pembangunan jalan lingkar utara, ditahun dua ribu dua puluh harus. Karena itu sudah menjadi kata kunci untuk keberlangsungan pembangunan di Kota Pasuruan. Karena konsentrasi wilayah pembangunan kalau tetap tidak dibuka wilayah ini, sudah tidak ada tempat lagi diwilayah selatan”. Kata Ketua DPRD Kota Pasuruan.

Diketahui bahwa pembangunan JLU sudah masuk pada season 1 dan 4 yang lagi proses pembebasan lahan dan tinggal 2. Namun untuk season 1 ada kurang lebih 40 yang belum terselesaikan, sementara season 2 dan 3 belum sama sekali tersentuh dan untuk melakukan pembebasan lanjutan tentu harus ada percepatan untuk penentuan peanlok.

Dengan begitu maka proses pembebasan lahan untuk kebutuhan JLU setidaknya sudah terselesaikan di tahun 2020, selanjutnya di tahun 2021 proses pembangunan sudah dapat dimulai.

“Untuk mengundang itu bagaimana biar menarik investor, kan kita harus menyiapkan wilayah industri disana. Hari ini kalau kita undang tapi tidak ada wilayah investasi, apanya yang datang. Untuk proses percepatan pembebasan lahan harus tuntas di tahun 2020, dan mulai pembangunan bisa dimulai di tahun 2021”. Tukasnya.

Sedangkan mengenai pemetaan dan penataan ruang lingkup pembangunan untuk investasi, pada bulan Februari 2020 DPRD Kota Pasuruan akan membahas RTRW sebagai kebutuhan tempat industri dan lain lain khususnya diwilayah pesisir utara. (Ank/ek)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.