Pelayaran Rakyat Nasibnya Terusik dan Sengsara, Gegara Putusan BPH

S. Makin Rahmat, Ketua LBH Maritim (IST)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Keputusan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas membatasi jumlah kapal rakyat yang mendapat alokasi solar subsidi pada triwulan pertama tahun 2021 sesuai SK No. 59/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, sangat mengusik nasib pelayaran rakyat (Pelra).

Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kapal kesulitan mencari barang angkutan, tingginya biaya opersional, keputusan BPH Migas bisa merugikan usaha kapal rakyat khususnya yang tergabung dalam asosiasi Pelayaran Rakyat (Pelra).

Bacaan Lainnya

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim, menegaskan, sebagai badan pengatur otonomi di aliran hilir, BPH sangat tidak berpihak pada nasib Pelra. Seharusnya, ada pemikiran jangka panjang dan jangan mementingkan kepentingan sesaat.

“Data yang kami terima, pada triwulan IV tahun 2020 sebanyak 856 unit kapal rakyat masih mendapat fasilitas solar subsidi. Ternyata, pada triwulan I tahun 2021 BPH Migas menetapkan 482 kapal dipastikan memperoleh solar bersubsisi dengan kuota 3.301 kilo liter (KL). Jangan asal bikin keputusan, tapi malah menyengsarakan nasib Pelra,” ungkap Makin Rahmat, kepada wartatransparansi, group newsroom siberindo.co, Sabtu (27/2/2021).

Lanjut Makin Rahmat, juga Ketua SMSI Jatim ini, hasil verifikasi dari BPH Migas tanggal 18 November 2020 direkomendasikan 626 kapal yang laik menerima solar subsidi. Sementara surat dari Dirjen Pehubungan Laut No AL.201/22/10/DA-2020 tanggal 12 November 2020 diusulkan 774 kapal Pelra dan 246 kapal perintis mendapat solar bersubsidi.

“Ini putusan serampangan. Tidak sejalan dengan UU Pelayaran No 17 tahun 2008, pasal 15,16,17, Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan terusai di pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50 dan 51 serta Permenhub No 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Nasional pasal 55 ayat 2.e.5,” ulasnya.

Ditambahkan H. Oki Lukito, Sekretaris LBH Maritim, dampak dari keputusan tersebut ratusan kapal yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan BPH Migas, terancam tidak dapat beroperasi karena mahalnya harga solar industri. Hal itu tidak sesuai dengan hasil perolehan dari angkutan barang yang dikapalkan. Hal ini berdampak pula pada nasib ratusan Anak Buah Kapal dan pekerja bongkar muat di pelabuhan rakyat.

“Hasil penelurusan kami, sebagian kapal Pelra terpaksa membeli solar di pasaran gelap (kapal bungker, solar kencing, solar oplosan, tongkang, solar swasta) kisaran Rp 5.900-6.400 per liter. Tentu kualitasnya buruk. Sementara harga solar bersubsidi di SPBB Rp 5.150 per liter. Solar black market ini selain mempercepat proses kerusakan pada mesin kapal juga rentan mati di tengah perjalanan sehingga membahayakan keselamatan pelayaran,” tandas Oki Lukito.

Menurut Oki, aturan baru BPH Migas yang tidak jelas dasarnya itu akan menyuburkan praktek jual beli BBM di pasar gelap yang harganya bervariasi, kisaran Rp 6.100-6.300 per liter. Keputusan tersebut juga mengancam keberlangsungan usaha Koperasi Kapal Rakyat (Kopelra) di sejumlah daerah yang mengandalkan jasa menyalurkan solar subsidi.

“Berkaitan dengan hal tersebut, LBH Maritim menyatakan BPH Migas selaku instansi yang mengatur minyak bersubsidi untuk kapal rakyat membatalkan dan merevisi keputusan tersebut. Berikutnya, mengalokasikan solar bersubsidi kepada 856 kapal Pelra seperti pada triwulan IV tahun 2020,” ujarnya.

LBH Maritim juga meminta BPH Migas tidak menyamakan kapal Pelra dengan kapal pelayaran nasional (Pelnas) atau liner. Kapal Pelra adalah kapal tramper yaitu kapal dengan tujuan, rute dan jadwal yang tidak tetap.

“Seharusnya diberi izin mengisi solar subsidi di pelabuhan manapun sesuai dengan kebutuhan. Aturan selama ini jatah solar subsidi hanya diberikan di pelabuhan asal, selanjutnya membeli dengan harga solar industry, khan tidak berpihak kepada nasib nelayan kecil yang bernanung di Pelra,” pungkasnya.

(RB/Siberindo.co Group)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *