BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Pemkab Banyuwangi bergerak cepat meminimalkan peluang penyalahgunaan dan penipuan yang mencatut nama-nama pejabat pemerintah daerah jelang seleksi calon ASN dan kemungkinan perombakan organisasi di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, semua proses seleksi penerimaan ASN, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tidak dipungut biaya alias gratis. Hal serupa juga berlaku pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, kenaikan pangkat, rotasi, mutasi, promosi, hingga pengurusan pensiun ASN.
“Semuanya gratis. tidak dipungut biaya apa pun,” ujar Ipuk, Selasa (7/9/2021).
Ipuk menambahkan, pemkab telah membuka akses pelaporan terkait seleksi ASN maupun kenaikan pangkat, rotasi, mutasi, promosi, dan pengurusan pensiun tersebut. “Bila ada pihak yang mengaku bisa meloloskan calon ASN, naik jabatan, dan sebagainya, jangan percaya. Segera laporkan,” kata dia.
Ipuk menjelaskan, pelaporan bisa dilakukan secara daring. Di antaranya melalui layanan pesan singkat (short message service/SMS) atau WhatsApp ke nomor 082233322045 maupun melalui surel ke alamat bkd@banyuwangikab.go.id. Identitas pelapor akan dirahasiakan.
“Poster pelaporan ini juga sudah kita share ke mana-mana, di grup-grup WhatsApp, Telegram, media sosial, maupun pemberitaan di media,” papar Ipuk.
Pelaporan tersebut, sambung Ipuk, dibuka untuk mengantisipasi penipuan yang biasanya marak terjadi jelang seleksi calon ASN dan perombakan organisasi.
“Jadi intinya jangan percaya, misal ada orang bilang bisa meloloskan jadi ASN dengan mencatut nama saya atau nama kepala dinas terkait. Katanya bisa melobi bupati, katanya bisa masuk ke server kepegawaian, lha wong seleksi ASN itu semuanya berbasis online dan terpusat. Tidak ada yang bisa mengintervensi,” jelas Ipuk.
“Demikian pula jangan percaya bila ada orang bilang bisa menaikkan jabatan. Segera laporkan,” imbuhnya.
Bupati Ipuk juga mengirimkan sinyal akan melakukan perombakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Blambangan.
Ipuk mengaku penataan OPD tidak mudah. Apalagi, banyak ASN Pemkab Banyuwangi yang telah pensiun. “Tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.
Ipuk menggarisbawahi, Banyuwangi membutuhkan ASN yang bukan hanya bersedia menempati jabatan tertentu. Lebih dari itu, Banyuwangi membutuhkan terobosan-terobosan baru. “Untuk itu, Banyuwangi butuh ASN yang benar-benar siap bekerja keras, inovatif, dan andal,” kata dia.
Menurut Ipuk, pihaknya juga akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Tidak saya pikir sendiri, kita bahas dengan tim. Insya Allah bulan depan sudah ada yang mengisi,” tuturnya. (*/Har)
