LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan meraih penghargaan Pandu Negeri 2024 dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPG). Penghargaan ini, dalam kategori platinum (untuk pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola istimewa), diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (5/9) di Auditorium Hotel Aryaduta, Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan setelah Kabupaten Lamongan memenuhi sejumlah kriteria penilaian, termasuk dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta pencapaian inovatif dan transformasional. Selain itu, tata kelola keuangan, pemerintahan, dan pencegahan korupsi juga menjadi bagian penting dari evaluasi.
“Alhamdulillah, upaya kami dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat kembali diakui dengan penghargaan ini. Ini adalah apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang baik yang telah kita terapkan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes setelah menerima penghargaan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 mencapai 3,68%. Selain itu, tingkat kemiskinan juga menurun dari 12,53% pada 2022 menjadi 12,42% atau sekitar 149.940 orang pada 2023.
Penghargaan ini juga mengakui keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat. IPM Kabupaten Lamongan diukur dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Pada 2021, IPM mencapai 73,12, naik menjadi 74,02 pada 2022, dan 74,53 pada 2023.
Menurut Pak Yes, pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Pembangunan SDM berkualitas juga dinilai sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya energi dan alam. Program-program seperti pendidikan terintegrasi gratis (Perintis), Lamongan Sehat, dan Young Entrepreneur Success adalah beberapa contoh inisiatif prioritas yang mendukung komitmen tersebut.
Penilaian teknis pada aspek tata kelola keuangan dibuktikan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima Kabupaten Lamongan delapan kali berturut-turut. Penghargaan ini mengakui keuangan daerah yang sehat dan transparan, tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun.
Capaian reformasi birokrasi juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan berada pada angka 68,35, naik menjadi 70,02 pada 2022, dan 75,89 pada 2023.
Selain itu, Kota Lamongan juga mencatat kinerja baik dalam berbagai aspek lainnya, termasuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 89, indeks birokrasi 75,89, serta nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,96, yang dikategorikan sangat baik. Indeks Sistem Pengendalian Internal (SPI) tercatat 80,41 (terjaga), dan Sistem Merit memiliki nilai 295. Evaluasi dari Ombudsman atas kepatuhan pelayanan publik juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai A atau kategori hijau.
