LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan bertekad untuk bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan demi mencapai tujuh program BPN Jawa Timur dalam seratus hari.
Ketujuh program tersebut mencakup peningkatan penyerapan anggaran, penyelesaian PTSL yang ditargetkan selesai pada Oktober 2024, deklarasi kota lengkap, layanan elektronik, implementasi eksistensi, zona integritas, dan lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan akan selalu mendukung seratus hari realisasi tujuh program prioritas BPN. Karena semua program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menerima kunjungan BPN Jawa Timur, Rabu (17/7) di Guest House Pendopo Lokatantra.
Menurut Bupati, dampak positif yang dirasakan masyarakat dari tujuh program prioritas adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan PTSL, masyarakat bisa memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan mudah, sehingga mengurangi praktek mafia tanah.
“Kami sangat bersyukur dengan adanya program PTSL. Karena sertifikat tanah ini sangat penting, salah satunya bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Kepala BPN Kabupaten Lamongan Nursuliantoro mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan memiliki target PTSL sebanyak 40.000 SHAT, yang tersebar di 83 desa dan 18 kecamatan. Sementara pada tahun 2023, BPN berhasil menyelesaikan 101.514 SHAT.
“BPN Kabupaten Lamongan menargetkan pada tahun 2025, akan menjadi kabupaten lengkap,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menerima sertifikat tanah elektronik secara simbolis dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Lampri A. Sertifikat tersebut diberikan untuk penggunaan tanah pemerintah di Kecamatan Plosowahyu dan tanah lapangan olahraga di Kecamatan Plosowahyu.
Lampri menyatakan bahwa tujuh program prioritas ini merupakan inovasi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.
“Kantor pertanahan diharapkan bersaing dalam prestasi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Apalagi, Provinsi Jawa Timur menjadi barometer dan memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan tugas pertanahan.
