SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membeberkan upaya Pemprov Jatim melakukan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Sinergitas dan koordinasi antara Dinas Peternakan Jatim, Forkopimda, otoritas veteriner, satgas PMK dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah pada 9 Mei 2022,” kata Adhy saat membuka rapat evaluasi akhir pengendalian PMK di Jatim 2023 di Hotel Grand Dafam Signature pada Selasa, (21/11).
Sekdaprov Adhy mengatakan, Pemprov Jatim bersama seluruh stakeholder telah melakukan percepatan pengendalian PMK melalui implementasi rencana aksi road map exit strategy yang terukur.
“Surveillance and testing sebagai basis pijakan pengendalian, tindakan lanjut berupa pengobatan atau potong bersyarat bagi ternak yang sakit, vaksinasi ternak sehat dan penerapan biosecurity peternakan,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya tingkat penyebaran PMK yang mencapai 90 persen tidak hanya melumpuhkan hewan ternak, melainkan juga kerugian ekonomi mengalami penurunan, khususnya bagi petani peternakan.
“Maka dari itu, kami juga melakukan pemulihan sosio-ekonomi dampak PMK secara bertahap melalui peningkatan produksi dan produktivitas, replacement ternak sakit serta pemberian SKIM kredit peternak,” ujarnya.
Strategi penanganan yang tepat, kata Adhy, juga didukung kerja keras semua pihak sehingga penyakit PMK di Jatim mulai Mei 2023 sampai November 2023 mengalami penurunan.
Ia menyebut, berdasarkan laporan ISIKHNAS per tanggal 20 November 2023 terkait penyakit PMK sebanyak 200.023 ekor dengan total kesembuhan mencapai 192.855 ekor atau 97 persen.
“Sedangkan sisa hewan yang kategori masih sakit sebanyak 46 ekor atau 0,06 persen, lalu potong bersyarat sebanyak 2.707 ekor atau 1,4 persen dan hewan meninggal sebanyak 4.415 atau 2,2 persen,” tuturnya.
Lebih lanjut, penurunan kasus secara signifikan di Provinsi Jatim tidak lepas dari tingginya capaian vaksinasi PMK. Tercatat tahun 2022 dan 2023 secara nasional, Jatim berturut-turut memperoleh penghargaan pertama sebagai provinsi capaian vaksinasi terbanyak dari Kementerian Pertanian.
Berdasarkan laporan ISIKHNAS hingga 20 November 2023, realisasi vaksinasi di Jatim sebanyak 8.901.000 dosis atau 42 persen dari total vaksinasi PMK di Indonesia.
Dalam penanganan PMK, Jatim juga didukung tenaga kesehatan hewan sebanyak 950 dokter hewan, 1.500 paramedik yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 1.000 tenaga kesehatan dari unsur non pemerintah serta 1.500 orang dari Nakes POLRI.
“Selain itu sebagai tindakan lanjut dari kegiatan vaksinasi PMK, pemerintah melakukan penandaan ternak untuk memberikan kepastian bahwa ternak tersebut telah mendapatkan vaksinasi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Hewan (PKH), Nuryani Zaenudin mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jatim selama menangani dan mengendalikan penyakit mulut dan kuku. Khususnya capaian vaksinasi yang dilakukan Jatim dinilai sangat baik.
“ini menjadi kebanggaan dan apresiasi karena Jatim populasi terbesar namun pelaksanaan vaksinasi sejak tahun 2022 Jatim paling cepat dan terstruktur antara Kabupaten, Kota dan Provinsi komunikasinya nyambung,” ungkapnya.
Ke depan, Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pendataan. Menurutnya, pendataan penting untuk meminimalisir perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Yang kemudian terjadi second outbreak akan lebih sulit mengendalikan.
“Maka, Kabupaten, Kota dan Provinsi terus melakukan pendataan terkait PMK. Caranya menjalin kerjasama untuk meningkatkan kewaspadaan PMK utamanya data serta tidak ada second outbreak,” tegasnya.
