SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) kategori Gold dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) pada acara puncak APN 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (05/09).
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, yang diwakili oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Budi Raharjo, menerima penghargaan ini. Penghargaan ini menegaskan bahwa Jatim memiliki kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat memuaskan di tingkat provinsi.
Atas penghargaan ini, Pj. Gubernur Adhy mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Jatim, terutama kepada kepala daerah yang telah mendukung penerapan program e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penghargaan ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang berbasis digital secara responsif dan akuntabel untuk masyarakat di Jawa Timur,” ujar Adhy di Surabaya, Jumat (6/9).
Adhy juga menambahkan bahwa indeks SPBE Jatim mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, indeks SPBE Jatim tercatat sebesar 3,30 dan meningkat menjadi 3,62 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan predikat sangat baik, melampaui predikat baik sebelumnya.
Dengan meningkatnya indeks SPBE, Pj. Gubernur Adhy mendorong agar setiap aspek pelayanan digital dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.
“Transformasi digital dalam setiap proses layanan publik merupakan kunci sukses reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata Adhy.
Lebih jauh, Adhy menekankan bahwa penghargaan ini harus dijadikan motivasi bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.
Adhy memberikan contoh program digitalisasi yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti E-Samsat, JOSS GANDOS, SIESTA, dan BUMDes. Program-program ini perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan.
BUMDes, yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim, juga menjadi salah satu inovasi layanan publik yang berperan penting dalam perolehan penghargaan APN.
Menurut Adhy, untuk memperkuat digitalisasi layanan, Pemprov Jatim menerapkan berbagai langkah strategis, termasuk penguatan kebijakan, pengendalian aplikasi, redesign anggaran, dan kepemimpinan digital.
Langkah-langkah lain meliputi optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta membangun dan memelihara budaya kerja berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan komitmen pemerintah dalam menerapkan SPBE untuk reformasi birokrasi yang berdampak positif pada masyarakat semakin kuat.
“Kami terus berkolaborasi dengan stakeholder yang berkompeten dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi sangat penting untuk pembangunan, memperlancar akses layanan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi pemerintah,” tutup Adhy.
