PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto memimpin rapat koordinasi (rakor) program prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (3/1/2024).
Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Hasyim Ashari, dan Asisten Administrasi Umum Tutug Edi Utomo.
Rakor program prioritas tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan serta Kepala Sekolah se-Kabupaten Probolinggo.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto menyampaikan bahwa rakor program prioritas tahun 2024 ini bertujuan untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi terkait program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo.
“Terima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2023 kemarin. Meskipun ada rintangan dan tantangan, semuanya bisa kita lewati dengan hasil yang cukup baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pj Sekda Heri menjelaskan bahwa penyerapan anggaran Kabupaten Probolinggo naik dari tahun 2022. Dimana untuk tahun 2023, penyerapannya mendekati angka 90. Harapannya dengan komitmen bersama, tahun depan bisa ditingkatkan bersama-sama.
“Program Lapor Kand4 yang digagas oleh Mas Pj Bupati menjadi pengungkit kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Melalui call center Lapor Kand4 tersebut, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung dan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menekankan bahwa tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 adalah menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman, dan tenteram. Hal ini tertuang dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.
“Ada 8 prioritas pembangunan daerah tahun 2024 meliputi mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah,” katanya.
Pj Bupati Ugas juga menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
“Tahun 2023 IPM Kabupaten Probolinggo naik dari 69,56 di tahun 2022 menjadi 70,36 atau mengalami pertumbuhan 1,15%. Tahun 2023 posisi berada di urutan 33 se-Jawa Timur sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Pj Bupati Ugas juga menyoroti beberapa indikator kesehatan yang perlu dioptimalkan, seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKB), penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan layanan kesehatan rujukan di RSUD.
“Jumlah kasus AKI sampai dengan 10 Desember 2023 sejumlah 22 kematian ibu. Tahun 2022 kasus AKI sebesar 21 dan menempati urutan 5 terbesar Jatim. Trennya menunjukkan kenaikan, karena itu ini perlu mendapat perhatian lagi,” ungkap Pj Bupati Ugas.
Terkait dengan penurunan prevalensi stunting, Pj Bupati Ugas menyampaikan bahwa berdasarkan data bulan timbang Agustus 2023, prevalensi stunting Kabupaten Probolinggo sebesar 12,77% atau 9.201 balita. Dan sudah banyak update penurunannya, tetapi wajib untuk digenjot lagi.
“Pada tahun 2024, saya harapkan ada upaya gerakan 1 ASN 1 stunting, baik balitanya maupun bumil resiko melahirkan balita stunting,” tambahnya.
Pj Bupati Ugas juga menegaskan bahwa infrastruktur yang mantap tetap menjadi perhatian prioritas daerah. Pengendalian inflasi di tahun 2024 juga diperintahkan untuk memastikan keterjangkauan harga di masyarakat, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan melakukan koordinasi, sinergitas, dan integrasi dengan perangkat daerah terkait.
“Banyak sekali laporan-laporan masyarakat yang disampaikan melalui call center Lapor Kand4. Sebagian besar laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saya meminta agar laporan di Lapor Kand4 yang masih belum di tindaklanjuti untuk segera dilakukan proses tindakklanjut. Karena dari Lapor Kand4 ini,”tutupnya.
