Penyaluran BST Diduga Tidak Transparan, Aktivis AMPR Minta Camat Intruksikan Semua Desa

  • Whatsapp
Kiri : Kades Karang Nangka, Tengah : KPM BST Kemensos RI, Kanan : Camat Ra'as, Kabupaten Sumenep Jawa Timur

SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Aktivis AMPR (Aliansi Mahasiswa Pemuda Ra’as) merasa kecewa dan prihatin dengan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Ra’as Kabupaten Sumenep, patut diduga tidak transparan atau menutupi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST yang merupakan program Kementrian Sosial RI yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/kota bekerjasama dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di masing – masing Kecamatan. Senin, (06/07/2020).

Andi Odank Aktivis AMPR Desa Karang Nangka Kecamatan Ra’as, kepada media ini menyampaikan bahwa program BST Kemensos RI yang didistribusikan melalui petugas kantor Pos Kecamatan Ra’as diduga tidak melaksanakan transparansi data dan terkesan menutup nutupi data penerima BST Kemensos RI.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan temuan di masyarakat, adanya warga Desa Karang Nangka, namanya terdaftar sebagai penerima BST, namun tidak mendapatkan undangan dari pihak kantor Pos maupun pihak Pemerintah Desa. Selain itu di Desa Karang Nangka masih belum membuka data penerima yang disalurkan berapa dan yang tidak tersalurkan berapa, dan setelah kami klarifikasi kemarin ke pihak kepala Desa terkesan menutupi data itu,” ujar Andi Odank aktivis AMPR.

Menurut Andi Odank, harusnya pihak Pos Kecamatan Ra’as membuka data penerima BST (Transparansi) kepada masyarakat umum, ataupun kepada tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang ingin mengetahui data tersebut.

“Sesuai amanah pasal 28 UU KIP nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagaimana hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau Profesional dan dengan cara sederhana,” jelasnya.

Lebih lanjut Andi Odank mengatakan akan menindak lanjuti kasus tersebut ke Kantor Kecamatan Ra’as.

“Kami akan mendatangi Camat Ra’as Senin besok, dan meminta agar Camat Ra’as mengintruksikan kepada Kepala Desa se Kecamatan Ra’as untuk melaksanakan transparasi data penerima BST Kemensos RI, dan juga data KPM PKH, BPNT, BJS, serta BLT DD, sehingga penyaluran program bantuan sosial dari Pemerintah RI tepat sasaran, adil dan merata,” harapnya penuh semangat.

Ir. Agus Suprayogi, Camat Raas kepada media ini menyampaikan bahwa dugaan tidak adanya transparansi data penerima BST, ataupun adanya warga yang tidak menerima undangan, khususnya di Desa Karang Nangka tersebut tidaklah benar.

“Kabar tersebut tidak benar karena saat penyaluran itu saya berada dilokasi, mungkin saja hanya miskomunikasi antara Pemdes dan teman – teman aktivis, dan setelah saya konfirmasi ulang kepada Kadesnya, bahwa memang ada dalam daftar tapi tidak menerima undangan karena ada duplikasi atau ganda data dengan BLT DD. Oleh sebab itu harapan saya dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, Insya’Allah menghasilkan hal yang baik pula,” pungkasnya.

Radafir, Kepala Desa Karang Nangka, saat dikonfirmasi media ini melalui telefon selulernya, menyampaikan bahwa pihaknya berharap jika ada salahsatu warga yang tidak menerima agar langsung datang kantor Desa.

“Suru kesini siapa orangnya, biar ditunjukkan nanti kalau memang ada didaftar, siapa tau ada keteledoran dan siapa tau persyaratannya ada yang tidak cukup, maka kita akan bantu dan antarkan ke kantor Pos,” jelasnya.

Menurut Radafir, terkait dengan transparansi data, tidak ada data yang ditutup tutupi. Hanya waktu itu ada data yang mesti diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih, dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada yang ditutup tutupi.

“Saran Saya ke aktivis agar jangan hanya Desa Karang Nangka saja yang diminta transparan, tapi di Desa lainnya juga agar transparan, sehingga diketahui ada atau tidaknya kesalahan,” pungkasnya.

(ONG)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *