LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Lamongan persiapkan kegiatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terlaksana secara demokratis, salah satu upaya yang dilakukan ialah mengikuti webinar secara daring “Momentum Pemilu Serentak 2024 Sebagai Wujud Pembinaan Kesadaran Bela Negara Sarana Pembelaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Rabu (18/1) di ruang Command Center Pemkab Lt.3.
Turut hadir mengikuti webinar, Asisten 1 Kabupaten Lamongan Fahrudin beserta seluruh Ketua Partai Politik melakukan pembekalan berupa edukasi dalam memaknai pemilu yang identik dengan ajang pemilihan kekuasaan agar beralih menjadi momentum bela negara.
Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, bahwa pemilu dapat digunakan sebagai momentum bela negara melalui partisipasi yang dilaksanakan. Menurutnya, partisipasi disetiap tahapan dalam pemilu sama halnya dengan ikut andil saat memilih pemimpin negara yang bijaksana dan mampu membawa kesejahteraan bangsa Indonesia.
“Pemilu ialah hajatnya masyarakat, jadi masyarakat atau pemilih harus berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Jadikan ini momen kepentingan bersama yang didasari mandat dan daulat yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk masa depan negara,” tuturnya saat menjadi narasumber.
Perwakilan Bawaslu RI Asmin Safari selaku narasumber juga menyampaikan 6 elemen yang mendasari berhasilnya pemilu, meliputi penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), aparat keamanan, Pemerintah Daerah/Pusat, peserta pilkada, media/ pers, dan tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat.
Sedangkan menurut Deputi 1 BPIP Prakoso, sembari menunggu tahun pemilu tiba maka masyarakat Indonesia diajak untuk memanfaatkan sumber daya yang terdapat di negara dengan baik agar mampu meningkatkan kondisi sosial maupun ekonomi. Karema kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik pada tahun pemilu nanti.
Sebelumnya Kabupaten yang kerap dijuluki Kota Soto ini juga telah melaksanakan regulasi persiapan pemilu sesuai dengan petunjuk dari KPU, salah satunya melaksanakan seleksi dan melantik 135 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dalam setiap pelaksanaannya dibarengi sistem khas demokrasi yakni mewujudkan kedaulatan rakyat.
