Perwakilan PT KAI Datangi Warga Desa Lemah Putro Sidoarjo, Ini Kata Warga

SIOARJO, RadarBangsa.co.id – Jangan ada ketidak adilan, Didatangi pihak perwakilan dari PT KAI, warga 5 RT di Desa Lemah Putro, Sidoarjo mendesak adanya kejelasan status kepemilikan dan legalitas tanah yang menurut warga masih abu-abu.

Desakan kepada pihak PT KAI tersebut buntut dari polemik yang terjadi antara warga di 5 Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Lemah Putro dengan pihak KAI Daops 8 Surabaya yang berencana akan melakukan upaya penertibkan wilayah di sekitaran area Stasiun Sidoarjo.

Bacaan Lainnya

Karjono salah satu warga yang menemui perwakilan dari PT KAI pada siang tadi mengatakan bahwa pihak PT KAI yang datang ke lokasi tadi tidak jelas apa tujuan dan maksutnya.

“Benar, tadi ada perwakilan dari PT KAI yang kesini. Awalnya saat saya tanyai, katanya ia kesini untuk tujuan silaturahmi dan ingin mendengar duduk perkara permasalahan yang terjadi. Tetapi kok dia kesini ngomong kalau seakan-akan di sudah tau terkait gugatan-gugatan warga kepada PT KAI,” kata Karjono. Kamis (01/12/2022).

Karjono menerangkan bahwa pihak yang mengaku dari perwakilan PT KAI yang mendatangi warga siang tadi intinya menyampaikan bahwa warga tetap harus mematuhi peraturan yang ada yakni pengosongan bangunan secepatnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari LBH Damar Indonesia yang mendampingi warga saat ditemui memaparkan bahwa warga yang telah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) ini setidaknya mendesak 2 hal kepada KAI. Salah satunya adalah mempertanyakan kejelasan terkait status kepemilikan tanah beserta legalitas yang ada.

“Keinginan warga yang sudah membentuk pokmas ini adalah yang pertama terkait dengan status hak milik tanahnya dan legalitasnya. karena selama ini warga terus dimintai untuk bayar sewa sedangkan warga tidak mengetahui tanah ini milik siapa, suratnya apa, kalau bentuk sertifikat ya monggo kasihkan ke warga bentuk fisiknya seperti apa agar warga bisa tahu dasar penarikan sewa yang ada selama ini,” papar tim kuasa hukum LBH Damar Indonesia.

Kuasa hukum warga juga menjelaskan bahwa selama ini warga diberitahu oleh pihak KAI jika tanah yang ada di sekitaran Stasiun Sidoarjo tersebut telah berstatus SHGB. Pasalnya, status SHGB tersebut baru terbit pada Juni 2022 lalu sedangkan selama berpuluh-puluh tahun warga dimintai uang sewa.

“Warga sudah dimintai sewa sejak berpuluh tahun dan uang itu masuknya kemana?. Warga selama ini membayar sewa hanya diberi kwitansi nah itu kan ada kerancuan bahwa uang sewa ini masuk kemana?,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, warga menilai pemerintah juga harus ikut hadir ditengah permasalahan yang ada saat ini.

“Harapan kami juga dari warga pemerintah terkait hadir melihat bagaimana nasib warga disini karena tidak terbantahkan bahwa kami juga orang sidoarhjo ber-ktp Sidoarjo,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *