LUMAJANG, RadarBangsa.co.id – Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni atau yang akrab disapa Yuyun, mendorong seluruh camat di wilayahnya untuk aktif berkontribusi dalam meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pernyataan tersebut disampaikannya pada saat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang berlangsung di Gedung Panti PKK Lumajang pada Rabu (27/12/2023).
Dalam evaluasi tersebut, Yuyun menyampaikan bahwa sisa piutang PBB-P2 di tahun 2023 mencapai 28 persen, dengan 65 desa sudah melunasi kewajiban pajak dan 52 desa lainnya masih memiliki tunggakan. Total tagihan yang belum terpenuhi mencapai sekitar Rp21 miliar, dimulai sejak tahun 2019.
“Saya mengajak para camat untuk memberikan kontribusi agar PBB dapat dilunasi pada tahun depan,” ujar Yuyun.
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah memberikan keringanan kepada Wajib Pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan. Pembebasan sanksi administratif, seperti bunga atau denda pajak daerah, telah dilakukan sebagai bagian dari rangkaian pelayanan Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke-768, mulai bulan November hingga Desember 2023.
“Penghapusan denda dan program pemutihan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat agar pembayaran pajak tidak memberatkan,” tambahnya.
Yuyun berharap bahwa program pembebasan sanksi administratif dapat menjadi dorongan bagi Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Selain itu, ia mengungkapkan harapannya agar tidak ada lagi tunggakan pajak setelah program tersebut.
“Dengan sinergi antara pemerintah kabupaten, camat, dan masyarakat, saya berharap kesadaran akan kewajiban membayar pajak meningkat, dan target pelunasan PBB-P2 dapat tercapai pada tahun mendatang,” tutupnya.
