SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Berdampak sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Peringatan tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Balongsari Tama Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy meminta kepada peserta agar dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak, tidak hanya mengikuti arus atau latah. Terlebih lagi, dalam menyesuaikan tema pelatihan “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Untuk Peningkatan Pemanfaatan Produk-produk Dalam Negeri Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal”.
“Idealnya, mungkin pada awalnya akan ada kebingungan dan keinginan untuk mengerjakan proyek yang besar. Namun, perlu hati-hati, jangan sekedar mengikuti tanpa pertimbangan yang matang. Sebab, sebuah proyek yang besar belum tentu mampu diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif serta kebermanfaatan,” ungkapnya.
Adhy juga menyoroti fenomena digitalisasi sistem yang seringkali hanya berujung pada pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum tentu memberikan perubahan yang signifikan.
“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah menegaskan bahwa semua aplikasi harus terintegrasi dalam satu platform besar, sehingga dapat saling terhubung sebagai sub-domain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adhy menggarisbawahi bahwa Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah yang menyangkut pemberdayaan ekonomi.
“Hal ini terkait erat dengan penggunaan produk-produk dalam negeri. Dampaknya bisa dirasakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang Alhamdulillah mengalami penurunan yang signifikan di Jawa Timur. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun dari 4,4% atau setara dengan 1.812.210 jiwa pada tahun 2020 menjadi 331.980 jiwa atau 0,82% pada Maret 2023,” jelasnya.
Di akhir, Adhy meminta agar tata kelola pemerintahan juga ditingkatkan. Sehingga birokrasi menjadi lebih baik, lebih terkoordinir, lebih terkontrol, dan lebih akuntabel.
Untuk diketahui, peserta PKN Tingkat II. angkatan kedua ini berjumlah 60 orang yang sebagian berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur. Tak hanya itu, ada pula peserta dari Pemerintah Kalimantan Timur, Pemerintah Kalimantan Barat, Kab. Barito Utara, Kab. Bulungan, Kab. Fakfak, Kab. Kota Waringin Timur, Kab. Lahat, dan Kab. Pasangkayu.
Pelatihan ini nantinya akan berlangsung selama 107 hari efektif, yakni 20 Februari 2024 hingga 28 Juni 2024. Pelatihan akan dilakukan menggunakan metode blended learning yang akan diisi oleh narasumber dari latar belakang akademisi, praktisi, maupun widyaiswara BPSDM Jatim.
Di tahun 2024 ini sendiri, BPSDM Prov. Jatim kembali dipercaya Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk tiga angkatan sekaligus. Di mana, total peserta mencapai 180 orang.
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI Basseng dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramliyanto.
