SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pj. (Pejabat) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama dengan para Walikota dan Bupati se-Jawa Timur, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur , pada Selasa (5/3).
Dalam acara tersebut, Adhy didampingi oleh Plh. Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono, saat menyerahkan LKPD TA 2023 Unaudited kepada Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, dan Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Karyadi.
Adhy dalam sambutannya mendorong kepala daerah di seluruh Kota/Kabupaten Jawa Timur untuk memastikan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan terpercaya.
“Kami berharap seluruh Kepala Daerah baik di Kota/Kabupaten untuk bisa melaksanakan seluruh program dan penyelenggaran daerah dengan baik, juga dibarengi dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa LKPD memberikan informasi penting mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas dari suatu entitas. Laporan tersebut kemudian dapat dianalisis dan dievaluasi untuk perencanaan berikutnya.
“Sehingga mana yang belum selesai maka harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterahkan masyarakat,” tambahnya.
Adhy juga menegaskan pentingnya penerapan good governance yang telah menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemprov Jatim dan seluruh kabupaten/kota di Jatim pada tahun sebelumnya. Dia menekankan perlunya mempertahankan prestasi tersebut.
“Kita sudah bertekad, berikutnya kita akan bersama-sama serentak menerima WTP. Semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi,” ucapnya.
Setelah penyerahan LKPD unaudited, maka tahap selanjutnya ialah akan dilaksanakan pemeriksaan terinci. Pihaknya berkomitmen seluruh elemen di Jatim akan kooperatif dan bekerjasama guna dikonfirmasi dalam menghasilkan pemeriksaan yang terperinci.
“Maka Tim pembuat laporan keuangan di Kab/Kota harus siap untuk dikonfirmasi guna pemeriksaan. Kami juga akan mendukung kegiatan pemeriksaan terinci itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Adhy juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian dan pangan jelang Bulan Suci Ramadhan.
“Ini sudah menjadi kebiasaan bupati/walikota untuk turun lapangan cek ke pasar-pasar dan ke gudang Bulog. Kita juga ada instrumen kebijakan khusus dalam mengambil langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga barang khususnya bahan pokok juga harga BBM,” tandasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit juga tak luput untuk mengapresiasi penyerahan LKPD TA 2023 Unaudited di Jatim yang dilakukan secara serentak.
“Hanya Jatim yang melaksanakan kegiatan penyerahan LKPD secara serentak. Ini penting diapresiasi, karena ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Keserentakan ini hanya terjadi apabila koordinasi berjalan dengan baik dan berjalan bersama-sama,” ucapnya.
Ke depan, katanya, akan ada beberapa perubahan. Sebab tahun 2024 adalah tahun mengakhiri periode 5 tahunan.
“Artinya di tahun ini, akan ada evaluasi total terkait tata kelola keuangan, pembangunan dan penyelenggaraan negara. Ke depan setiap langkahnya harus terukur dan maju untuk kesejahteraan masyarakat secara serentak. Tidak lagi sporadis,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmadi mengatakan bahwa dalam penyampaian laporan keuangan penting untuk membentuk kepercayaan masyarakat.
“Jadi sudah waktunya kita bertekad untuk melangkah maju. Oleh karenanya, wajah Indonesia ke depan ini akan dilukis oleh para Bupati/Walikota se-Indonesia. Kita tinggalkan semua ego sektoral, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita,” jelasnya.
Di akhir, ia berharap keserentakan ini menjadi contoh baik bagi seluruh daerah yang akan didatanginya.
“Ini contoh baik dan harus bisa dicontoh oleh wilayah lainnya. Di lapangan nantinya, mari kita saling menghormati, bekerja sama dan menjaga integritas dengan baik. Agar laporan ini nantinya bisa mendapatkan opini WTP kembali,” pungkasnya.
