JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Polri menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang putusan dismissal sengketa Pilkada 2024 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4–5 Februari 2025.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa sejak awal tahapan Pilkada, Polri telah menyusun strategi pengamanan untuk memastikan stabilitas di seluruh wilayah Indonesia.
“Setiap tahapan Pilkada telah kami persiapkan dengan baik. Harapannya, situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, Polri menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan amanah undang-undang, mencakup pemeliharaan ketertiban, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum yang profesional.
“Kami bekerja berdasarkan mandat undang-undang, memastikan keamanan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.
Brigjen Pol. Trunoyudo menekankan bahwa stabilitas keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, serta lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kondisi aman yang kita rasakan saat ini merupakan hasil kerja sama berbagai elemen masyarakat. Polri juga terus bersinergi dengan TNI dan instansi terkait agar seluruh tahapan Pilkada berlangsung damai,” tambahnya.
Sementara itu, putusan dismissal MK nantinya akan menjadi penentu apakah gugatan sengketa Pilkada 2024 dapat dilanjutkan ke tahap persidangan pembuktian atau dihentikan.
Polri memastikan tetap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan pascaputusan. Dengan pendekatan profesional dan humanis, aparat kepolisian akan terus menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat guna mencegah potensi gangguan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.
Sengketa Pilkada 2024 menjadi salah satu isu politik yang berpotensi memicu ketegangan di beberapa daerah. Putusan MK akan menjadi momentum penting bagi para kandidat dan pendukungnya, yang diharapkan dapat menerima hasil dengan sikap demokratis.
Dalam beberapa kasus sengketa pemilu sebelumnya, ketidakpuasan terhadap keputusan hukum sering kali berujung pada aksi protes. Namun, dengan pengamanan ketat dan koordinasi antarinstansi, diharapkan situasi tetap terkendali.
Polri mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang serta menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami mengajak semua pihak untuk menjaga suasana tetap damai dan tidak mudah terprovokasi,” pungkas Brigjen Pol. Trunoyudo.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin