MATARAM, RadarBangsa.co.id – Banjir Dukungan, Ketua Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof Masnun Tahir kembali mendapat ratusan rekom menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)
Kali ini dukungan yang berjumlah 142 rekom ini datang dari pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lombok dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelumnya Prof. Masnun telah mendapat 348 dukungan dari kelompok masyarakat di NTB.
Sebanyak 142 dukungan pimpinan Ponpes tersebut diserahkan ke DPRD NTB pada Kamis, 20 Juli 2023 yang diterima oleh sejumlah perwakilan fraksi di DPRD bersama Sekretaris DPRD NTB H. Lalu Surya Bahari
Perwakilan Ponpes di Lombok Barat, TGH Mutamin Khalik menyampaikan, kedatangan ini untuk mengantarkan surat dukungan ke DPRD NTB, agar Prof Masnun Tahir bisa dipertimbangkan menjadi Penjabat Gubernur, karena memiliki potensi yang bisa membawa “Bumi Gora” menjadi lebih baik kedepannya.
“Diharapkan Dewan NTB sampaikan aspirasi kami ke Presiden melalui Kemendagri. Karena Prof Masnun sangat bisa diajak komunikasi dari semua kalangan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Ponpes Lombok Utara, TGH Jayadi. Setelah mendengar dan membaca informasi dari berbagai media, kemudian sepakat mendorong Prof Masnun sebagai Penjabat Gubernur.
Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Zubaer menyampaikan, delapan pengurus BPD di Kabupaten/Kota sepakat mengusulkan Prof Masnun Tahir menjadi Penjabat Gubernur, karena dari hematnya Prof Masnun orang desa, punya nasib hidup di Kota.
“Kami ini orang desa butuh figur tidak terlalu protokuler,” tegasnya.
Untuk diketahui usulan pertama sebanyak 73 dukungan dari kelompok masyarakat, kedua sebanyak 275 dukungan. Kali ini sebanyak 142 dukungan dari Ponpes juga BPD, sehingga total dukungan 490 kelompok masyarakat.
Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi yang menerima kedatangan rombongan perwakilan pimpinan ponpes itu mengatakan, Prof Masnun menjadi satu-satunya yang mendapat dukungan paling banyak menjadi bakal calon Penjabat Gubernur.
“Wacana bakal Penjabat Gubernur NTB yang mau memasukkan usulan sebanyak 11 orang. Sampai hari ini baru empat nama sudah masukan usulan yakni, Dr. Ismail menjabat Dirjen PDPPI Kementerian Kominfo, kemudian Sekda NTB Lalu Gita Ariadi, ada nama Lalu Niqman Zahir menjabat Sekjen DPD RI dan terakhir, Prof Masnun Tahir merupakan Rektor UIN Mataram,” paparnya.
Meski demikian lanjut, Ruslan, tugas Dewan untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Karena, kaitan mekanisme pengusulan Pj Gubernur sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023, bahwa DPRD dapat mengusulkan tiga nama dan bakal calon yang pernah menduduki eselon I.
“Perdebatan terkait syarat, bukan ranah DPRD melainkan sudah ditentukan dalam Permendagri dan Pansel juga di Kemendagri yang nanti disampaikan ke Presiden,” paparnya.
Ruslan menegaskan, sampai saat ini Dewan NTB belum menerima Juklak dan Juknis mengenai aturan seleksi calon Pj Gubernur NTB dari Kemendagri. Anggota DPRD NTB, H. Bohari Muslim menambahkan, dewan hanya mengusulkan tiga nama, kemudian ada juga usulan dari Kemendagri juga mengusulkan yang sama. Namun yang menentukan adalah Presiden.
“Dewan hanya mengusulkan. Nanti yang menentukan adalah Presiden,” tandasnya.
