Program Kurma Minta Dihentikan, APPJ Geruduk Kantor DPRD

Demo di gedung dewan tuntut program kurma di hentikan,Selasa (10/10) di gedung dewan (Foto : Radarbangsa)

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) diduga digunakan sebagai komoditas politik salah satu Bacaleg di Dapil Sidoarjo lima (Taman-Sukodono), membuat Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) bersuara lantang , serta demo.

Aksi demo melepas Unek unek digelar di DPRD Sidoarjo ,Selasa (10/10), diikuti puluhan orang yang diantaranya juga Caleg dari Dapil Sidoarjo 5.

Bacaan Lainnya

Bambang Pujianto (Gerindra) ketua komisi B dan Sudjalil (PDIP) anggota komisi B DPRD Sidoarjo ini, menemui langsung rombongan demo untuk dialog di ruang lobi dewan

Nanang Haromain kordinator aksi menyatakan, adanya pemanfaatan program Kurma yang notabene merupakan program daerah dengan anggaran daerah pula untuk kepentingan pribadi, secara tidak langsung sudah menciderai masyarakat Sidoarjo.

Apalagi karena hal itu, Aliansi juga
menangkap kegelisah dari caleg lain, yang merasa ada pembiaran dari pihak pemerintahan daerah.

“Hal ini sangat menciderai keadilan, karena program daerah digunakan untuk kepentingan pribadi Bacaleg demi meraih suara di pemilu 2024,” papar Nanang.

pihaknya juga meminta kepada pihak dewan, untuk bisa melakukan fungsi pengawasan terhadap program Kurma ini.

“Apalagi di tahun politik ini, kita berharap fungsi pengawasan dewan diperkuat lagi untuk program-program daerah,” tutur Nanang lagi.

Bambang Pujianto ketua komisi B dalam diskusinya menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat aliansi ini.

“Program Kurma ini program baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Namum program ini menjadi tidak baik, ketika dibiarkan menjadi komoditas politik salah satu Caleg,” tutur Bambang.

Sudjalil anggota komisi B dari FPDIP juga menyatakan kepentingan politik tidak boleh masuk bercampur dalam program daerah.
Bahkan karena potensi kerawanan ini, fraksinya dari awal sudah menolak program Kurma karena bisa menimbulkan gejolak.
“Aduan ini akan kita tindaklanjuti, dengan memanggil dinas terkait untuk klarifikasi. Secepatnya akan kita tindaklanjuti.

APPJ juga menyatakan tuntutan agar program Kurma dibatalkan dengan batas waktu 1×24 jam.

“Hari ini sebagai langkah awal kita melakukan aksi keadilan, jika tidak ada tanggapan, maka kita akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak,” ujar Nadia salah satu pendemo.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *