KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Pelaksanaan sosialisasi Program strategis nasional dari Kementerian ATR/BPN yang dihadiri oleh Kantor ATR / BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor ATR / BPN Kota Batu. Hadir pula Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu, Anggota DPR RI Komisi 2 Fraksi Golkar. sebagai badan Legislatif bidang, Pemerintahan, Perumahan, dan Pertanahan, Ahmad Irawan Dapil V Jatim.
Disebutkan oleh Irawan Anggota DPR RI yang melalui daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya yang meliputi, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu dengan memperoleh suara dalam Pileg 2024 sejumlah 60.471 suara. Dia sangat mengapresiasi terhadap kinerja ATR/BPN yang sudah bisa memenuhi tergetnya,”kata Irawan, pada Rabu (11/12/2024).
“Karena terealisasinya Kementerian ATR/BPN ini, sudah bisa dikatakan menjalankan program Presiden RI Prabowo Subianto seperti halnya, swasembada pangan harus kuat, pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan serta penguatan UMKM yang harus di maksimalkan terus,”ujarnya.
Disebutkan juga oleh Ahmad Irawan, pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting, yang mana masyarakat agar bisa memahami hak dan kewajibannya dalam proses pengurusan hak atas tanah dalam program PTSL leading sektornya pada ATR/BPN. Hal ini kami DPR RI tetap mendorong kinerjanya secara proposional dan profesional.
“Sejauh ini terkait proses pengurusan PTSL di seluruh Indonesia yang sudah di program kan oleh Presiden Joko Widodo kala itu. Hal seperti itu kami butuh tahu praktiknya di lapangan seperti apa juga detailnya. Lancar atau tidak program PTSL secara nasional, kami anggota DPR RI sangat membutuhkan masukan langsung dari masyarakat, terutama di wilayah Malang Raya,”papar Politisi muda Golkar.
Di singgung pula oleh Ahmad Irawan, program PTSL sudah di gulirkan oleh Kementerian ATR/BPN, karena mendapat masukan langsung masyarakat wilayah barat seperti, Kasembon, Ngantang, Pujon masih belum tersentuh program PTSL. Harapan kami selaku wakil rayat DPR RI wilayah Malang Raya agar sebaiknya kantor perwakilan ATR/BPN Malang bisa merealisasikan.
“Semoga program kerja ATR/BPN menjadi harapan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Karen itu sangat membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kemungkinan besar bagi masyarakat yang kurang mampu segi permodalannya, maka sertifikat tersebut bisa di anggun kan sebagai modal pengembangan usaha ataupun yang lainya,”urai Komisi 2 DPR RI ini.
Menurutnya lagi, apa yang sudah disampaikan langsung oleh BPN dalam sosialisasi program kerja, bahwa pelaksanaan penerbitan sertifikat dari Program PTSL, itu BPN memerlukan dukungan maksimal.
Semisal dari DPR RI untuk bisa usulkan tambahan anggaran, serta hambatan -hambatan masih banyak kendala di lapangannya. Yang perlu di benarkan dengan cara edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang akan ikut program PTSL.
“Perlu diketahui karena luas wilayah Kabupaten Malang 5400 M2, ada sebagian di dalam kawasan hutan atau diluar kawasan. Karena Kabupaten Malang mayoritas bersentuhan dengan Perhutani hutan lindung dan lainya. Maka setiap muncul persoalan masyarakat, atau kebutuhannya harus di tindaklanjuti secara profesional,”ungkapnya.
Masalah program kerja Kementerian ATR/BPN, sudah mengusulkan pada DPR RI untuk tambahan anggarannya. Karena usulan tersebut dirasa sangat penting, karena masalah pertanahan merupakan program inti Pemerintah yang harus benar-benar di dukung agar bisa berjalan dengan maksimal.
“Menelisik dari data ATR/BPN, yang ditangani dalam bidang sertifikasi ada berjumlah 128 juta bidang tanah se Indonesia. Dan menurut data kantor ATR/BPN wilayah Jatim, catatan di atas kertas sudah melampaui target. Juga sudah banyak menerima piagam penghargaan dari manapun,”pungkas Muhamad Irawan Komisi 2 DPR RI di periode 2024-2029.
Penulis : Heru Iswanto
Editor : Zainul Arifin
