SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Pulau Masalembu hingga saat ini masih belum menikmati aliran listrik dari PLN, meskipun program “Indonesia Terang” yang dicanangkan pemerintah sejak 2019 telah berjalan. Warga Desa Masalima dan Sukajeruk masih bergantung pada genset dan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.
Secara geografis, Pulau Masalembu terletak di tengah perairan laut NKRI dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Namun, keterbatasan listrik menjadi kendala utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Untuk itu, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SSNU) Cabang Masalembu bersama masyarakat mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, guna mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero) di Pulau Masalembu.
Ketua SSNU Masalembu, Jailani, menyampaikan bahwa surat permohonan telah dikirim pada 25 Februari 2025 dan mendapat respons cepat dari Kementerian ESDM pada 14 Maret 2025. “Alhamdulillah, Kementerian segera merespons dan mengundang kami untuk melakukan rapat terkait pembangunan listrik PLN di Masalembu,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk Bupati Sumenep, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, serta pejabat PLN dari berbagai tingkatan. Dalam rapat, Jailani menjelaskan bahwa Pulau Masalembu terdiri dari tiga pulau, yaitu Karamian, Masakambing, dan Masalembu, yang menjadi pusat pemerintahan. Sayangnya, hingga kini Pulau Masalembu belum memiliki listrik dari PLN, berbeda dengan Pulau Karamian yang sudah teraliri listrik sejak beberapa tahun lalu.
“Padahal, listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai sektor, seperti perikanan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Tiang listrik sudah mulai dipasang sejak 2020, namun hingga kini listrik di Pulau Masalembu belum tersambung. Salah satu kendala utama adalah masalah anggaran dan pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa proyek penyediaan listrik untuk Pulau Masalembu melalui PLTS Komunal sebenarnya telah dimulai sejak 2020. Namun, berbeda dengan Pulau Karamian yang telah teraliri listrik sejak 2024, pembangunan PLTS di Pulau Masalembu terkendala penyediaan lahan. PLN berencana menyelesaikan tahap pertama pembangunan PLTS dengan kapasitas 185 kWp pada 2026 dan tahap kedua dengan kapasitas 850 kWp pada 2027.
Selain itu, pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) di Desa Masalima sepanjang 30,1 km dan di Desa Sukajeruk sepanjang 27,89 km dijadwalkan selesai pada 2026. Sayangnya, hingga saat ini, anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek ini belum diterbitkan, sehingga PLN meminta dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam penyediaan lahan.
Hasil musyawarah yang tertuang dalam risalah rapat menyepakati bahwa PLN, Pemkab Sumenep, dan SSNU Masalembu akan berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan kendala lahan. PLN juga menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan proyek PLTS setelah anggaran dan lahan tersedia.
Ketua SSNU Masalembu, Jailani, menekankan pentingnya kapasitas listrik yang cukup agar dapat menyala selama 24 jam, bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk kebutuhan produktif masyarakat. “Kami berterima kasih atas respons cepat dari pemerintah. Kini, tinggal bagaimana semua pihak bisa bersinergi mengawal percepatan pembangunan listrik di Pulau Masalembu demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
