SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima kunjungan kerja (Kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (28/11). Agenda tersebut melibatkan Pemprov Jatim, pemerintah daerah se-Jawa Timur, Kementerian Keuangan RI, serta perwakilan Bank Indonesia (BI) pusat dan daerah, dengan fokus pembahasan terkait ekonomi dan fiskal Jawa Timur tahun 2024.
Dalam pertemuan ini, Adhy menyatakan bahwa diskusi bersama Tim Banggar DPR-RI menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi, terutama terkait alokasi dana transfer pusat.
“Kunjungan ini menjadi momen penting, khususnya bagi para bupati dan walikota, untuk mengutarakan pengalaman terkait pelaksanaan dukungan pusat, terutama dana transfer ke daerah,” ujar Adhy.
Menurutnya, meskipun alokasi dana transfer untuk 2024 menunjukkan tren peningkatan, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, termasuk distribusi yang lebih merata dan fleksibilitas penggunaan dana earmark.
“Masih ada tantangan terkait Mandatory Spending yang kurang fleksibel, serta alokasi dana dari komoditas yang menghasilkan pajak besar, tetapi belum sesuai harapan. Misalnya, DBHCHT yang memberikan keuntungan signifikan bagi daerah penghasil, namun kurang terasa manfaatnya di daerah lain,” jelasnya.
Adhy mengusulkan agar Kementerian Keuangan mengevaluasi skema dana transfer agar lebih proporsional dan mampu mendukung pemerataan pendapatan antardaerah di Jawa Timur.
“Daerah tertentu memang mampu meningkatkan pendapatan dari alokasi ini, tetapi banyak daerah lain yang justru mengalami kekurangan. Ini harus diperbaiki agar lebih adil,” tambahnya.
Selain itu, Adhy juga menyinggung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada Januari 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut akan diikuti sesuai arahan pemerintah pusat, dengan harapan mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Jawa Timur siap melaksanakan kebijakan ini karena kondisi ekonomi daerah cukup kuat,” katanya.
Adhy melaporkan, hingga triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 4,91 persen, meskipun terjadi sedikit perlambatan. Jawa Timur tetap menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dengan porsi 25,55 persen dan menyumbang 14,52 persen pada tingkat nasional.
“Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kami akan memaksimalkan pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor agro, akselerasi investasi, peningkatan infrastruktur, dan promosi pariwisata,” paparnya.
Ia optimistis melalui slogan “Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju” dan “Gerbang Nusantara Baru,” provinsi ini akan semakin maju dan sejahtera.
Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi kepala daerah terkait penggunaan dana APBN dan alokasi dana transfer pusat.
“Kami juga mendiskusikan isu kenaikan PPn menjadi 12% pada 2025. Pelaksanaannya akan bergantung pada keputusan Presiden,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihak legislatif akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. “Keputusan final berada di tangan Presiden, kami akan mengikuti instruksi lebih lanjut,” tandasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
