MOJOKERTO, RadarBangsa.co.id – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah untuk memastikan perayaan May Day berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (24/4/2025) siang di Aula Arayanna Hotel & Resort, Trawas, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.
Rapat tersebut diadakan mengingat Mojokerto sebagai salah satu daerah industri dengan jumlah pekerja yang padat. Kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan sosial menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan menjelang peringatan May Day.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen pemerintah, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas wilayah. Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menegaskan, “Ini adalah isu tahunan yang setiap tahun kita hadapi, dan saya yakin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing tentang bagaimana memastikan May Day berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan.”
Gus Barra juga mengingatkan bahwa kebijakan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi kepada para buruh mengenai mekanisme pengupahan yang berlaku, serta pentingnya koordinasi dengan pihak provinsi terkait isu tersebut.
“Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK, itu ada di tangan provinsi. Jadi, jika ada demo atau aksi yang berhubungan dengan itu, kami berharap para buruh dapat memahami posisi kami,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Mojokerto. Saat ini, sekitar 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, yang mencakup 26,9 persen dari total angkatan kerja di kabupaten tersebut.
“Bapak Camat, Bapak Danramil, dan Bapak Kapolsek memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Pemetaan potensi-potensi yang dapat memicu ketegangan sosial sangat penting, karena kondisi tidak kondusif dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan di Mojokerto,” ungkap Bambang.
Bambang Purwanto juga menekankan pentingnya stabilitas daerah dalam menarik investasi. Ia mengingatkan bahwa situasi yang tidak kondusif dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya di Mojokerto, bahkan bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada.
“Jika wilayah ini tidak kondusif, investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di sini, dan perusahaan-perusahaan yang sudah ada mungkin akan berpindah ke wilayah lain. Jadi, menjaga stabilitas adalah hal yang sangat penting,” tegas Bambang.
Dalam rapat tersebut, Dinas Tenaga Kerja diminta untuk memetakan potensi gerakan buruh agar dapat diantisipasi lebih awal. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga situasi tetap damai dan menghindari ketegangan.
“Informasikan potensi pergerakan serikat pekerja agar wilayah kita bisa lebih tanggap dan dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Dengan begitu, harmonisasi antar pihak akan terjalin, dan Mojokerto tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkas Bambang.
Penulis : Hardi
Editor : Zainul Arifin
